RUMIPOS.COM — Komisi C DPRD Kota Makassar mengkritisi sikap sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kerap mangkir dari undangan rapat dan hanya mengirimkan perwakilan yang tidak memiliki kewenangan membuat keputusan.
Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PAN, Sangkala Saddiko, menegaskan pentingnya evaluasi terhadap disiplin dan etika kerja para pejabat SKPD. Hal ini disampaikan usai rapat dengar pendapat yang membahas permohonan Kafe Star Ur Day serta keluhan warga Kompleks PT Pusri di Jalan Asoka.
Sangkala mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran langsung para kepala SKPD. Menurutnya, pola seperti ini sudah berlangsung lama dan berdampak pada lambatnya proses pengambilan keputusan dalam forum resmi.
“Dari dulu kami sudah sampaikan agar kepala SKPD hadir langsung saat diundang DPRD, bukan sekadar mengutus staf yang tak bisa memutuskan apa-apa,” ujarnya, Sabtu (1/3/2025).
Ia juga menyoroti rendahnya kedisiplinan waktu dari sebagian SKPD. Tidak sedikit dari mereka datang terlambat atau bahkan tidak hadir sama sekali, meskipun jadwal rapat telah ditentukan jauh-jauh hari.
“Sering kali rapat sudah berjalan, bahkan dua agenda selesai, tapi pejabat yang bersangkutan belum juga datang. Ini mengganggu efektivitas rapat dan menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap DPRD,” lanjutnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Makassar, Fasruddin Rusli, menambahkan bahwa pihaknya akan menyampaikan langsung masalah ini kepada wali kota terpilih. Ia menegaskan bahwa kerja sama antara legislatif dan eksekutif harus dijaga demi kelancaran pemerintahan.
“Kami berencana menyampaikan hal ini pada Senin nanti. DPRD adalah mitra strategis pemerintah kota, jadi koordinasi yang baik sangat dibutuhkan,” katanya.
Fasruddin berharap wali kota segera mengevaluasi kinerja SKPD, termasuk pejabat di tingkat OPD, camat, dan lurah, demi memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
