DPRD Makassar Dorong Sinkronisasi Program di Masa Transisi Kepemimpinan

DPRD KOTA MAKASSAR

IMG 2767
Ketua DPRD Kota Makassar, Supratma
Banner DPRD Makassar

RUMIPOS.COM —  MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti pentingnya kesinambungan dan konektivitas program pemerintahan di tengah masa transisi menuju kepemimpinan baru. Ketua DPRD Makassar, Supratman, menekankan perlunya penyelarasan antara pemerintahan yang sedang berjalan dan pemerintahan yang akan datang, guna memastikan program-program yang bermanfaat dapat terus berlanjut tanpa hambatan.

“Kita memerlukan semacam konektor di masa transisi ini, agar ada kesinambungan antara program pemerintahan sebelumnya dan yang baru,” ujar Supratman dalam sebuah kegiatan di Hotel Four Points Makassar, Kamis, 30 Januari 2025.

Ia menjelaskan bahwa meskipun pemerintahan saat ini telah menyusun rencana kerja yang bersifat berkelanjutan, kepemimpinan baru nantinya akan hadir dengan visi, misi, dan janji politik yang berbeda. Oleh karena itu, perlu ada titik temu antara dua arah kebijakan tersebut.

“Harus ada keseimbangan. Program lama yang terbukti efektif perlu diteruskan, sambil memberikan ruang bagi program baru sesuai visi politik pemerintahan mendatang,” tegasnya.

Supratman mencontohkan program “dari lahir sampai mati” yang pertama kali diusung oleh Wali Kota Ilham Arif Sirajuddin dan kemudian dikembangkan menjadi layanan homecare oleh pemerintahan Danny Pomanto. Menurutnya, program seperti ini patut dilanjutkan karena manfaatnya nyata dirasakan oleh masyarakat.

“Selama program itu benar-benar membantu masyarakat, tidak ada alasan untuk tidak dilanjutkan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintahan baru tetap harus menuangkan programnya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai bagian dari pelaksanaan janji-janji politiknya kepada publik.

Terkait kemungkinan pertemuan antara Wali Kota saat ini dan tim transisi pemerintahan baru, Supratman menyatakan dukungannya. Namun, ia mengingatkan bahwa saat ini masih ada proses hukum yang belum tuntas terkait hasil Pilkada.

“Harapan kami, selama itu untuk kemaslahatan masyarakat, komunikasi tetap terbuka. Tapi tentu kita juga harus menghargai proses hukum yang sedang berjalan,” tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *