Pati – Aksi demonstrasi besar-besaran menuntut Bupati Pati, Sudewo, mundur dari jabatannya pada Rabu (13/8/2025) berakhir dengan bentrokan. Kericuhan pecah saat massa yang berjumlah ribuan orang mulai melempari Kantor Bupati Pati dengan berbagai benda, mulai dari botol air mineral, batu, hingga alas kaki.
Situasi memanas ketika Bupati Sudewo keluar dari kendaraan taktis untuk menemui warga. Ia sempat menyampaikan permintaan maaf dan berjanji memperbaiki kinerjanya. Namun, orasi itu hanya berlangsung singkat sebelum kembali disambut lemparan benda dari arah kerumunan. Ajudan dan aparat kepolisian berupaya melindungi Sudewo dengan tameng, hingga akhirnya ia kembali masuk ke kantor bupati.
Polisi dan Warga Jadi Korban Luka
Bentrok mengakibatkan 34 orang mengalami luka-luka, terdiri dari masyarakat dan anggota kepolisian. Di antara korban terdapat Kapolsek Pati Kota, Iptu Heru Purnomo, yang mengalami benturan di kepala dan masih menjalani perawatan. Sebagian besar korban mengalami luka lebam, robek pada kulit, atau sesak napas akibat gas air mata.
Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto, menegaskan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pihaknya juga membantah kabar yang sempat beredar mengenai adanya warga meninggal dunia.
Mobil Polisi Dibakar
Kerusuhan semakin meluas setelah satu unit kendaraan dinas kepolisian milik Propam dibakar oleh oknum di tengah kerumunan. Polisi menduga insiden ini dipicu oleh kelompok penyusup yang memanfaatkan aksi unjuk rasa untuk memprovokasi.
11 Orang Diduga Provokator Ditangkap
Sebanyak 11 orang diamankan oleh aparat karena diduga menjadi provokator. Mereka saat ini menjalani pemeriksaan lebih lanjut di kepolisian.
DPRD Bentuk Pansus Pemakzulan
Tuntutan massa agar Bupati Sudewo dimakzulkan mendapatkan respons dari DPRD Pati. Ketua Pansus Pemakzulan, Teguh Bandang Waluyo, mengungkapkan pihaknya telah membentuk tim dan akan memulai pembahasan pada Kamis (14/8/2025). Salah satu fokus awal adalah mengusut dugaan pengangkatan Direktur RSUD RAA Soewondo Pati yang dinilai tidak sah oleh BKN.
Jika hasil pembahasan membuktikan adanya pelanggaran, DPRD akan mengajukan keputusan ke rapat paripurna, yang kemudian bisa diteruskan ke Mahkamah Agung untuk mendapat putusan sebelum dikirim ke Presiden atau Menteri Dalam Negeri.
Bupati Tolak Mundur
Meski mendapat tekanan massa, Sudewo menegaskan tidak akan mundur. Ia menilai dirinya terpilih secara sah dan demokratis melalui pemilihan umum, sehingga proses pemberhentian harus sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
