RUMIPOS.COM – MAKASSAR – Kebutuhan aktual pelaksanaan menjadi pertimbangan dalam penyesuaian anggaran program tahun jamak di Makassar. Kepala BPKAD Kota Makassar, Muh. Dakhlan, menjelaskan bahwa alokasi dan realisasi belanja dapat berbeda mengikuti perkembangan pekerjaan.
Penjelasan tersebut disampaikan dalam rangkaian pengesahan APBD Perubahan 2026 pada Rabu (30/9/2026). Dakhlan menyebut sebagian besar program strategis pemerintah kota menggunakan pola multiyears atau tahun jamak.
Dalam pola itu, kebutuhan belanja diperhitungkan sesuai perkembangan pelaksanaan program, termasuk sampai akhir tahun anggaran.
Sisa anggaran menunggu perhitungan
Dakhlan menggunakan ilustrasi program dengan alokasi Rp140 miliar yang dalam pelaksanaannya hanya memerlukan Rp70 miliar. Ilustrasi itu menjelaskan kemungkinan selisih antara pagu dan kebutuhan belanja, tanpa menetapkan realisasi suatu proyek tertentu.
Besaran sisa anggaran baru dihitung kembali pada akhir tahun.
“Nanti di akhir tahun baru kita hitung,” kata Dakhlan.
Selisih alokasi dan realisasi membuka kemungkinan munculnya SiLPA. Kepastiannya tetap mengikuti perkembangan belanja hingga penutupan tahun anggaran.
BPKAD menjelaskan APBD perubahan sebagai dasar kelanjutan program pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Karena itu, penyesuaian kebutuhan program harus dibaca bersama kemampuan fiskal serta pelaksanaan pekerjaan.
[Kebutuhan aktual memengaruhi belanja program tahun jamak.]
[Angka Rp140 miliar dan Rp70 miliar merupakan ilustrasi.]
[Sisa anggaran dihitung kembali pada akhir tahun.]
