Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Bahas Perbedaan Sistem Pendidikan
Rumipos.com, Jakarta, Kamis, 12/11/2026 — Presiden Prabowo Subianto menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Prabowo menghormati keputusan tersebut dan menyebut langkah Gibran mencerminkan sikap kesatria serta negarawan.
Gibran menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung saat menemui Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 12/11/2026.
“Hari ini saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya,” kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, Kamis, 12/11/2026.
Prabowo menjelaskan, surat itu berisi pernyataan Gibran untuk berhenti dari jabatan wakil presiden.
Setelah pertemuan, Gibran langsung menghadap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
“Setelah itu beliau langsung menghadap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan menyampaikan surat pernyataan berhenti secara langsung,” kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, Kamis, 12/11/2026.
Presiden mengakui bahwa keputusan Gibran bukan hal yang mudah untuk diterima.
Namun, ia menegaskan tetap menghormati dan mendukung keputusan yang telah diambil wakil presidennya itu.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung persoalan perbedaan sistem pendidikan luar negeri dan Indonesia yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan dalam sistem konstitusional.
“He certainly feels he has completed education through a proper process,” kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, Kamis, 12/11/2026.
“However, we understand together that education systems abroad differ from those in Indonesia,” kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, Kamis, 12/11/2026.
Pernyataan Prabowo tersebut menjadi perhatian di tengah perkembangan politik nasional terkait posisi Gibran sebagai wakil presiden.
Penyerahan surat pengunduran diri dan proses pengisian jabatan merupakan tahapan berbeda dalam ketatanegaraan.
Jika jabatan wakil presiden dinyatakan kosong, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden, paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.
Langkah selanjutnya terkait pengunduran diri Gibran akan bergantung pada mekanisme konstitusional dan tindakan resmi lembaga negara yang berwenang.
