Sulseltimes.com, Jakarta, Kamis, 12/11/2026 — Delapan saksi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK.
Delapan Saksi Minta Perlindungan
LPSK menerima dua permohonan tambahan, sehingga total pemohon bertambah dari enam menjadi delapan orang.
Wawan Fahrudin, Wakil Ketua LPSK, Kamis, 12/11/2026, mengatakan bahwa penambahan itu dilakukan di Mapolda Metro Jaya.
Salah satu dari delapan pemohon mengajukan diri sebagai justice collaborator, yaitu saksi yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap perkara.
Achmadi, Ketua LPSK, Kamis, 12/11/2026, menjelaskan bahwa perlindungan diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi.
Penilaian permohonan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi dan bentuk perlindungan yang diperlukan.
Permohonan masih ditelaah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka, yaitu Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Tiga tersangka pertama ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena alasan kesehatan.
Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dalam sidang etik dan telah menyatakan banding.
Sidang etik terhadap Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi direncanakan berlangsung pekan depan.
Komisi III DPR dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk membahas perkembangan penyidikan.
Tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin masih mendalami dugaan makar, dan motif resmi perkara ini belum ditetapkan.