Rumipos.com, Makassar, Selasa, 17/11/2026 — Pembangunan Jembatan Kembar Barombong di Kota Makassar terhambat karena sengketa kepemilikan atas tiga bidang tanah di lokasi proyek.
Sengketa Kepemilikan Lahan
Pemerintah Kota Makassar menunda pembebasan lahan untuk proyek jembatan tersebut.
Terdapat tiga bidang tanah yang menjadi sengketa utama.
Beberapa pihak saling mengklaim kepemilikan dengan dasar penguasaan dan bukti legalitas yang berbeda.
Pemerintah tidak dapat membayar ganti kerugian sebelum kepemilikan yang sah dipastikan.
Tiga Pihak yang Mengklaim Tanah
Dari penelusuran sementara, tiga bidang tanah dikaitkan dengan Letkol Amsal Sampetondok, Rabaya, dan Jasmani Agi.
Bidang tanah yang dikaitkan dengan Amsal Sampetondok seluas sekitar 520 meter persegi merupakan bagian dari sertifikat hak milik.
Rabaya disebut memiliki dokumen redistribusi tanah.
Jasmani Agi memiliki surat peralihan hak.
PT Gowa Makassar Tourism Development juga diketahui memiliki sertifikat hak guna bangunan di kawasan tersebut.
Pemerintah mencatat adanya gugatan dan somasi yang melibatkan beberapa pihak.
Pernyataan Pemerintah Kota
Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, mengatakan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin ingin pembangunan dipercepat.
“Bapak Wali Kota ingin pembangunan Jembatan Barombong dipercepat untuk kelancaran akses jalanan,” kata Muh Izhar Kurniawan, Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Selasa, 17/11/2026.
Tetapi, persoalan lahan masih bersengketa karena ada warga yang saling mengklaim kepemilikan.
Izhar menegaskan pembayaran sebelum kejelasan legalitas berpotensi memunculkan sengketa baru.
“Jadi, ada gugatan dan ada juga somasi. Ini yang harus kami cermati secara hati-hati agar proses pengadaan tanah tidak menimbulkan persoalan hukum baru,” kata Muh Izhar Kurniawan, Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Selasa, 17/11/2026.
Mekanisme Pengadaan Melalui ATR BPN
Pemkot Makassar kini menyiapkan perubahan mekanisme pengadaan tanah dengan melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional.
Skema pembayaran langsung dialihkan ke tahapan pengadaan tanah dengan verifikasi objek dan pihak yang mengklaim hak.
ATR BPN dapat melaksanakan pendataan dan pemeriksaan melalui mekanisme yang berlaku.
Apabila status objek telah jelas tetapi perkara mengenai pihak yang berhak masih berlangsung, konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian di pengadilan dapat dipertimbangkan.
Penentuan pihak yang berhak tetap harus mengikuti proses dan keputusan hukum yang berlaku.
Tanggung Jawab dan Manfaat Jembatan
Pengadaan dan pembebasan tanah menjadi tanggung jawab Pemkot Makassar.
Pemerintah provinsi membantu perencanaan serta koordinasi.
Pembangunan fisik jembatan melibatkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional.
Jembatan Kembar Barombong dinilai penting untuk memperbaiki konektivitas dan mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan Tamalate dan sekitarnya.
Pemkot memastikan proses pengadaan tanah terus diupayakan agar selesai tanpa mengabaikan hak para pihak.






