rumipos.com – Jakarta — Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mendorong percepatan digitalisasi 300 RDTR pada 2026. Tujuannya: memangkas waktu KKPR jadi 2–3 hari lewat integrasi RDTR–OSS.
“Jika 300 RDTR terpenuhi, urusan KKPR bisa teratasi. Integrasi ke OSS membuat SLA dua sampai tiga hari,” kata Nusron dalam Rakor Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Gedung Ali Wardhana, Senin (22/9/2025).
Angka Kuncinya
Target nasional: 2.000 RDTR terintegrasi OSS
Kondisi kini: 646 RDTR tersusun; 428 sudah terintegrasi OSS
Progres baru: 83 RDTR (47 lintas sektor, 34 persubstansi, 2 penetapan daerah)
Dukungan pendanaan: ILASPP–World Bank untuk 500 RDTR hingga 2029
Fokus Wilayah
Penyusunan RDTR mengacu peta dasar 1:5.000 dari BIG:
2024: Sulawesi (selesai)
2025: Kalimantan & Jawa
2026: Sumatra
2027: Maluku, NTB, NTT
Hingga 2029: penyisiran sisanya
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto minta prioritas di pusat-pusat ekonomi: Sulawesi, utara Jawa, serta timur Sumatra seperti Kepulauan Riau. “Itu jadi perhatian investor,” ujarnya.
Kenapa Penting?
Izin lebih cepat: SLA KKPR 2–3 hari jika RDTR terintegrasi
Pasti ruang: pelaku usaha & pemda dapat kepastian zonasi lebih awal
Dorong investasi: prioritas RDTR di koridor ekonomi strategis
Rakor dihadiri Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana dan perwakilan K/L terkait.
