RUMIPOS.COM — MAKASSAR – Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar menyerukan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Makassar untuk menunda proses lelang proyek fisik tahun anggaran 2025. Penundaan ini dinilai krusial agar program pembangunan selaras dengan visi-misi Wali Kota terpilih pasca Pilkada 2024.
Ketua Fraksi Mulia, Ray Suryadi Arsyad, menegaskan bahwa proses pengadaan proyek fisik sebaiknya menunggu hingga Wali Kota yang baru resmi dilantik. “Kita harus berhati-hati. Jangan terburu-buru memulai kegiatan fisik tahun 2025. Tunggu dulu Wali Kota terpilih menjabat. Ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo,” ujar Ray pada Jumat, 17 Januari 2025.
Ia mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tertanggal 11 Desember 2024, yang meminta pemerintah daerah menunda pelaksanaan proyek fisik yang belum mendesak hingga kepala daerah baru resmi dilantik.
Ray menilai langkah ini penting agar masa transisi pemerintahan berjalan efektif dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di bawah kepemimpinan baru.
Hal senada disampaikan Muchlis Misbah, anggota DPRD Makassar dari Partai Hanura sekaligus Bendahara Fraksi Mulia. Ia mengingatkan bahwa pelaksanaan proyek yang tidak terkoordinasi dengan program kepala daerah terpilih berpotensi menimbulkan kebijakan tumpang tindih dan pemborosan anggaran.
“Pilkada adalah momentum untuk mengarahkan kembali pembangunan kota. Menunda lelang kegiatan fisik memberi ruang bagi pemerintahan baru untuk menyusun langkah yang lebih strategis dan berkesinambungan,” tutur Muchlis, yang juga duduk di Komisi D DPRD Makassar.
Ia menegaskan bahwa Wali Kota terpilih harus diberi kesempatan penuh untuk menetapkan prioritas pembangunan ke depan. “Jangan sampai proyek yang berjalan tidak nyambung dengan arah kebijakan baru. Lebih baik ditunda dulu sampai ada kepastian,” ujarnya.
