rumipos.com – Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dipastikan akan mengelola anggaran sebesar Rp9,49 triliun pada tahun 2026. Kepastian itu muncul setelah Komisi II DPR RI mengesahkan pagu anggaran dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara, Senin (15/9/2025).
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyebut dana tersebut terbagi untuk tiga program besar, yakni dukungan manajemen, pelayanan pertanahan, serta penataan ruang. Ia hadir dalam rapat bersama Wakil Menteri/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
Alokasi Anggaran 2026
Dari total Rp9,49 triliun, sekitar Rp6,47 triliun digunakan untuk belanja operasional, mulai dari pembayaran gaji, tunjangan, hingga menunjang aktivitas 527 satuan kerja ATR/BPN di pusat dan daerah.
Sedangkan Rp3,02 triliun sisanya diarahkan untuk belanja non-operasional yang difokuskan pada program strategis seperti konsolidasi tanah, redistribusi tanah, hingga penyusunan peta zona nilai tanah. Dari pos ini, tercatat Rp1,8 triliun digelontorkan khusus untuk program prioritas.
“Belanja operasional menjaga stabilitas pelayanan, sementara belanja non-operasional diarahkan agar program strategis bisa langsung dirasakan masyarakat,” jelas Nusron.
PNBP Naik Hampir Rp300 Miliar
ATR/BPN juga menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2026 sebesar Rp3,28 triliun. Angka tersebut naik 9,12 persen dari tahun sebelumnya.
Menurut Nusron, target itu mayoritas berasal dari layanan fungsional senilai Rp3,24 triliun, sedangkan Rp44,6 miliar disumbang dari layanan umum.
Harapan Sinergi Pemerintah dan DPR
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, turut dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Nusron berharap seluruh program pertanahan dan tata ruang di 2026 mendapat dukungan penuh parlemen. “Kami ingin memastikan penggunaan anggaran transparan dan tepat sasaran. Sinergi dengan DPR menjadi kunci agar manfaat bisa dirasakan langsung masyarakat,” ujarnya.
