Rumipos.com, Makassar — Anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi D Fraksi Golkar, Arifin Majid kembali melaksanakan kegiatan reses masa persidangan kedua tahun sidang 2025/2026. Kali ini, titik kedelapan reses digelar di Jalan Seroja, Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh antusias dari masyarakat setempat. Warga yang hadir memanfaatkan momentum reses untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang mereka hadapi secara langsung kepada legislator dari Komisi D tersebut. Turut hadir dalam kegiatan itu unsur Bhabinkamtibmas, Babinsa, para Ketua RT/RW, serta tokoh masyarakat dan warga sekitar.
Dalam sesi dialog dan tanya jawab, sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait persoalan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai belum merata, hingga bantuan bedah rumah bagi warga kurang mampu yang dianggap masih sulit diakses.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Arifin Majid menegaskan bahwa seluruh keluhan masyarakat akan menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi terkait di Pemerintah Kota Makassar.
Ia menyampaikan bahwa persoalan bantuan sosial dan bedah rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas pemerintah. Karena itu, dirinya meminta warga untuk tetap aktif melaporkan jika terdapat data penerima bantuan yang bermasalah atau masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan namun belum terakomodasi.
“Semua aspirasi masyarakat ini tentu akan kami perjuangkan. Kami akan koordinasikan dengan dinas terkait agar persoalan PKH maupun bantuan bedah rumah dapat segera mendapat perhatian pemerintah,” ujar Arifin Majid di hadapan warga.
Namun dalam kesempatan tersebut, Arifin Majid juga menyoroti ketidakhadiran pihak Kelurahan Kampung Buyang dalam kegiatan reses tersebut. Ia mengaku sangat menyayangkan karena tidak ada satu pun pejabat kelurahan yang hadir mendampingi kegiatan resmi dewan di wilayah tersebut.
“Ini sebenarnya sangat saya sayangkan kepada Kepala Kelurahan Kampung Buyang. Tidak ada lurahnya, tidak ada sekretaris lurahnya, tidak ada kepala seksinya, bahkan hanya diwakili oleh P3K paruh waktu. Saya kira ini sangat tidak menghargai kehadiran dewan yang hadir di wilayahnya untuk melaksanakan reses,” tegasnya.
Menurutnya, kehadiran pemerintah setempat sangat penting dalam kegiatan reses karena menyangkut penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung. Ia menilai sinergi antara pemerintah kelurahan dan anggota dewan harus terjalin dengan baik demi kepentingan warga.
Arifin Majid bahkan menyebut akan meminta Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan evaluasi terhadap lurah yang dianggap tidak menunjukkan penghargaan terhadap kegiatan kedewanan di wilayahnya.
“Jadi mungkin kami akan meminta kepada bapak wali kota untuk mengevaluasi lurah seperti ini yang tidak menghargai. Saya berharap ke depan, jika ada dewan yang turun reses di wilayahnya, pemerintah setempat dapat meluangkan waktunya untuk hadir dan membersamai kegiatan ini,” lanjutnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihak kelurahan sebelumnya telah menerima undangan resmi dan telah dikonfirmasi terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun hingga reses berlangsung, tidak ada pejabat kelurahan yang hadir.
“Apalagi tadi pak lurah katanya ada di kantor. Ketika kita mengadakan reses, tak satu pun hadir atau mewakili dari staf, justru hanya menyuruh P3K paruh waktu. Padahal undangannya sudah diberikan sejak kemarin. Jadi saya kira lurah sangat tidak menghargai dewan yang hadir di wilayahnya,” tutup Arifin Majid. (And)