RUMIPOS.,COM — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 8 Mei 2025, guna membahas percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini digagas sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi desa dan memangkas rantai distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
Dalam konferensi pers usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa progres pembentukan koperasi ini berjalan signifikan. Hingga Kamis sore, tercatat sudah terbentuk 9.835 unit Koperasi Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia.
“Setiap hari terus bertambah,” ujar Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan.
Zulkifli menjelaskan bahwa koperasi-koperasi ini bertujuan memangkas mata rantai antara produsen dan konsumen, sekaligus menjadi penyalur berbagai kebutuhan masyarakat seperti pupuk, tabung gas, dan bantuan pemerintah lainnya. Koperasi juga akan menjadi mitra lembaga seperti PT Pos Indonesia dan berfungsi sebagai agen layanan keuangan seperti BRI Link dan BNI Link.
“Selain memotong rantai pasok, koperasi juga akan memberantas praktik rentenir, pinjaman online ilegal, serta tengkulak,” tegasnya.
Untuk memperkuat implementasi di lapangan, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih, dipimpin langsung oleh Menko Pangan dengan wakil dari unsur kementerian lainnya sebagai pelaksana harian.
Pemerintah menargetkan seluruh koperasi ini dapat resmi diluncurkan dan mulai beroperasi secara nasional pada 28 Oktober 2025. Untuk mendukung operasionalnya, koperasi akan mendapatkan fasilitas pembiayaan berupa plafon kredit awal sebesar Rp3 miliar per unit.
“Ini bukan bantuan hibah, tetapi kredit usaha yang harus dikelola secara profesional. Koperasi akan didampingi dan dibina agar bisa berkembang,” jelas Zulkifli.
Ia menambahkan, angsuran pinjaman akan dibayar dari keuntungan usaha koperasi tersebut. Dengan program ini, pemerintah berharap koperasi dapat menjadi tulang punggung ekonomi rakyat dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada tengkulak, rentenir, dan pinjol ilegal.