Berita  

PPPK Pemprov Sulsel Viral Live Streaming di Jam Kerja, BKD Gelar Klarifikasi

PPPK Pemprov Sulsel Viral Live Streaming di Jam Kerja, BKD Gelar Klarifikasi
PPPK Pemprov Sulsel Viral Live Streaming di Jam Kerja, BKD Gelar Klarifikasi
banner BPKAD Kota Makassar 728x90

Rumipos.com, Makassar, Minggu, 22/11/2026 — Seorang PPPK Pemprov Sulsel menjadi sorotan usai video live streaming berseragam Korpri di jam kerja beredar luas dan menimbulkan pro kontra soal sikap kasar terhadap penonton.

BKD Panggil Pegawai untuk Klarifikasi

Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Selatan telah memanggil pegawai terkait untuk dimintai keterangan.

Kepala BKD Sulsel Erwin Sodding membenarkan identitas pegawai tersebut sebagai PPPK di lingkungan Pemprov Sulsel.

“Sudah dipanggil,” kata Erwin Sodding, Kepala BKD Sulsel, Minggu, 22/11/2026.

Pemeriksaan sedang berlangsung dan belum ada keputusan resmi mengenai pelanggaran disiplin maupun sanksi.

Kronologi Video Live Streaming

Dalam rekaman yang viral pegawai terlihat melakukan siaran langsung menggunakan pakaian dinas Korpri.

Sejumlah penonton mempertanyakan aktivitasnya pada jam kerja dan melontarkan kritik.

Pegawai tersebut merespons dengan menyatakan waktu pulang kantor sudah dekat.

Ia juga mempertanyakan aturan apa yang dilanggar dan percakapan memanas saat balasannya dinilai menggunakan bahasa tidak pantas.

Klaim pegawai soal sisa waktu kerja belum terbukti secara resmi dan menjadi bagian pemeriksaan.

Edaran Etika Media Sosial Jadi Landasan

Pemprov Sulsel sebelumnya menerbitkan surat edaran soal penggunaan media sosial aparatur.

Edaran ditandatangani Sekretaris Daerah Sulsel Jufri Rahman mengatur etika bermedia sosial bagi ASN dan PPPK.

Isinya mendorong penyampaian informasi program pemerintah secara bijak dan bertanggung jawab.

Edaran menekankan penggunaan bahasa santun, informasi terverifikasi, dan penghindaran unggahan provokatif.

Kewajiban menjaga citra positif Pemprov Sulsel juga ditegaskan dalam edaran tersebut.

Proses Hukum dan Profesionalisme Aparatur

Penentuan pelanggaran dan konsekuensi kepegawaian didasarkan pada hasil klarifikasi dan ketentuan berlaku.

Keputusan akhir pemeriksaan belum diumumkan BKD Sulsel hingga Minggu, 22/11/2026.

Kasus ini mengingatkan pentingnya profesionalisme dan etika berkomunikasi di ruang digital bagi pegawai pemerintah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *