Rumipos.com, Jakarta, Selasa, 10/11/2026 — Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Subjudul Utama
Sidang ini menjadi terperiksa pertama dalam rangkaian pemeriksaan etik terhadap empat jenderal Polri yang berstatus tersangka dalam perkara tersebut.
Ahrie Sonta Nasution menjadi korban dugaan penyadapan yang diceritakan terkait Perdana Menteri Prabowo Subianto. Pemeriksaan terhadapnya dilaksanakan secara bertahap dan dimulai dari dirinya dalam sidang yang diselenggarakan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.
Subjudul Pendukung
Selama sidang etik berlangsung, Komisi Kepolisian Nasional meminta Polri secara berkala menyampaikan perkembangan penyidikan agar informasi yang beredar di media dapat dipastikan kebenarannya. Total empat perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka termasuk Ahrie Sonta, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Pemeriksaan etik yang dilakukan bertahap oleh Divpropam Polri bertujuan menilai dugaan pelanggaran kewajiban dan standar perilaku profesi anggota Polri. Sidang ini bermartabat terpisah dari penyidikan pidana yang ditangani oleh Bareskrim Polri untuk memastikan proses penyelidikan tetap objektif.
Dampak dan Kesimpulan
Dalam konteks Perundangan Nasional, Komisi III DPR menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk meminta penjelasan menyeluruh tentang dalang dan motif penyadapan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga menelaah permohonan perlindungan bagi enam saksi dalam perkara ini.
Rumipos.com, Jakarta, Selasa, 10/11/2026 — Pendekatan etik dari Polri dalam sidang ini bertujuan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Penyadapan yang dicurigai tetap diikuti proses penegakan hukum untuk memastikan ketepatan kesalahan dan tindakan yang dilakukan.
