Berita  

Pers Investigasi di Tengah Ancaman Kriminalisasi, Ketua Umum PJI Soroti Perlindungan Hukum Wartawan

Pers Investigasi di Tengah Ancaman Kriminalisasi, Ketua Umum PJI Soroti Perlindungan Hukum Wartawan
Pers Investigasi di Tengah Ancaman Kriminalisasi, Ketua Umum PJI Soroti Perlindungan Hukum Wartawan
banner BPKAD Kota Makassar 728x90

Rumipos.com, Makassar, Kamis, 19/11/2026 — Pers investigasi berperan penting dalam menjaga demokrasi dan mengawasi kekuasaan, namun jurnalis masih menghadapi intimidasi, ancaman keselamatan, dan risiko kriminalisasi, kata Hartanto Boechori, Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), Kamis, 19/11/2026.

Tantangan Jurnalis Investigasi

Jurnalisme investigasi tidak selalu berjalan mudah, kata Hartanto Boechori, Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), Kamis, 19/11/2026.
Wartawan yang mengungkap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan sering berhadapan dengan pihak yang merasa terganggu.
Tantangan ini mencakup proses pengumpulan informasi, keselamatan, dan kebebasan wartawan dalam menjalankan tugas profesional.
Peliputan seperti ini juga memerlukan pendanaan, kebijakan redaksi yang kuat, dan langkah perlindungan bagi jurnalis.
Hartanto Boechori, Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), Kamis, 19/11/2026, mengisahkan pengalaman wartawan di Surabaya yang mendapat tekanan saat mengklarifikasi dugaan kesalahan prosedur penegakan hukum.
Seorang wartawan di Surabaya pernah ditahan selama 89 hari sebelum dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, kata Hartanto Boechori, Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), Kamis, 19/11/2026. Putusan tersebut kemudian dikuatkan di tingkat kasasi.
Kejadian historis ini menjadi dasar pandangannya tentang perlunya mekanisme perlindungan hukum agar sengketa pemberitaan tidak langsung berujung pada pemidanaan wartawan.

Perlindungan Hukum dan Perlunya Revisi UU Pers

Selain keselamatan, Hartanto Boechori, Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), Kamis, 19/11/2026, menyoroti kedudukan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam penyelesaian sengketa pemberitaan.
Perbedaan penafsiran antara UU Pers dan ketentuan pidana umum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wartawan dan perusahaan media.
Mekanisme khusus dalam UU Pers perlu diperhatikan ketika perkara berkaitan langsung dengan produk jurnalistik.
Dewan Pers dinilai penting untuk menilai apakah suatu karya memenuhi kaidah jurnalistik dan etika pers.
Hartanto menginginkan pemahaman yang lebih seragam di kalangan penegak hukum dalam menangani sengketa pemberitaan.
Ia juga mengangkat perdebatan tentang penerapan UU Pers sebagai lex specialis dan mendorong kepastian hukum agar wartawan yang bekerja sesuai ketentuan mendapat perlindungan memadai.
Perlindungan terhadap kerja jurnalistik tidak berarti semua tindakan wartawan otomatis terbebas dari pertanggungjawaban hukum; setiap perkara tetap harus dinilai berdasarkan fakta dan peraturan yang berlaku.

Respons dan Tanggung Jawab

Kebebasan pers harus berjalan bersama tanggung jawab dalam menyampaikan informasi, kata Hartanto Boechori, Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), Kamis, 19/11/2026.
Wartawan dituntut mengedepankan akurasi, keberimbangan, verifikasi, dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik.
Pemberitaan yang memuat kritik atau dugaan penyimpangan perlu disusun berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan serta memberi kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi.
Hak jawab dan hak koreksi merupakan bagian penting dalam penyelesaian sengketa pemberitaan dan perlindungan terhadap pihak yang merasa dirugikan.
Hartanto berharap pemerintah, penegak hukum, Dewan Pers, dan organisasi wartawan memperkuat perlindungan terhadap kegiatan jurnalistik; hal ini bukan hanya kepentingan profesi, melainkan juga hak masyarakat memperoleh informasi yang benar.
Pers yang bebas, profesional, dan bertanggung jawab diperlukan untuk menjaga transparansi, memperkuat akuntabilitas kekuasaan, serta mendukung kehidupan demokrasi di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *