Rumipos.com, Makassar – Persoalan pengelolaan sampah di Kota Makassar kembali menjadi perhatian serius. Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, berbagai solusi strategis dibahas sebagai upaya mengatasi persoalan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang yang kian terbatas.
Kegiatan yang digelar di Karebosi Premier Hotel, Rabu (22/7/2026), tersebut dihadiri Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Adi Akbar, S.Pd., M.M., Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Dr. Helmy Budiman, S.STP., M.M., serta puluhan warga dari berbagai unsur masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Adi Akbar mengungkapkan rasa syukurnya karena kegiatan berlangsung dengan lancar dan mendapat respons positif dari masyarakat. Menurutnya, kehadiran Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjadi momentum penting untuk memberikan edukasi secara langsung mengenai tata kelola sampah yang baik kepada masyarakat.
“Alhamdulillah kegiatan ini berjalan lancar dan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Harapan kami, persoalan sampah yang saat ini menjadi tantangan besar di Kota Makassar dapat diatasi bersama. Kita semua mengetahui bahwa kapasitas TPA Antang sudah tidak lagi mampu menampung volume sampah yang terus meningkat setiap harinya,” ujar Adi Akbar.
Ia menjelaskan, salah satu fokus utama dalam kegiatan tersebut adalah mendorong masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga, agar mulai menerapkan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya melalui pemilahan sampah organik dan anorganik.
Menurutnya, edukasi yang diberikan DLH Kota Makassar telah menghadirkan berbagai alternatif pengelolaan sampah rumah tangga sehingga masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pengangkutan sampah ke TPA.
“Tadi sudah disampaikan beberapa alternatif kepada peserta mengenai cara mengelola sampah di rumah. Harapannya, masyarakat dapat memilah sampah sejak awal sehingga sampah yang diangkut oleh petugas nantinya hanya sampah yang memang tidak bisa diolah lagi. Sementara sampah organik dapat dimanfaatkan sendiri oleh masyarakat,” jelasnya.
Selain pemilahan sampah, Adi Akbar juga menyoroti pentingnya penerapan teknologi sederhana seperti biopori sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah organik di lingkungan permukiman.
Ia bahkan mengusulkan agar Pemerintah Kota Makassar memberikan dukungan berupa penyediaan fasilitas biopori di setiap wilayah RT dan RW sebagai bentuk stimulus kepada masyarakat.
“Saya mengusulkan kepada Pak Kadis agar setiap RT dan RW diberikan rangsangan berupa penyediaan tempat atau wadah biopori. Kalau perlu pemerintah memberikan dukungan penuh sehingga keberadaan biopori ini menjadi salah satu indikator penilaian bagi setiap RT/RW. Dengan begitu, warga yang tidak memiliki lahan di rumah tetap bisa membawa sampah organiknya ke lokasi biopori yang telah disediakan,” ungkap legislator Fraksi PKS tersebut.
Menurutnya, keberadaan biopori komunal dapat menjadi solusi efektif bagi masyarakat yang tinggal di kawasan padat penduduk dan memiliki keterbatasan lahan untuk mengolah sampah organik secara mandiri.
Di akhir kegiatan, Adi Akbar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program pengurangan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
“Harapan saya, baik pemerintah maupun masyarakat harus berjalan beriringan. Warga harus sadar bahwa mereka memiliki peran penting dalam memilah sampah sesuai peruntukannya. Di sisi lain, pemerintah juga harus memberikan dukungan berupa fasilitas dan sarana yang memadai agar masyarakat semakin termotivasi untuk mengelola sampah dengan baik. Jika kedua pihak saling mendukung, saya optimistis persoalan sampah di Kota Makassar dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan,” tutupnya. (And)