Rumipos.com, Makassar, Minggu, 08/11/2026 — Wakil presiden Indonesia telah meninggalkan berbagai pencapaian dan kontroversi, mulai dari terobosan diplomasi dan kemajuan teknologi hingga sengketa pendidikan, mendorong diskusi nasional tentang kontribusi dan integritas mereka.
Prestasi Utama dan Kontribusi
Mohammad Hatta dikenal sebagai arsitek diplomasi kemerdekaan yang memimpin delegasi Indonesia di Konferensi Meja Bundar 1949 dan kemudian disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia.
Sri Sultan Hamengkubuwono IX mendukung kelangsungan Republik saat menghadapi tekanan Belanda dan berkontribusi besar pada gerakan Pramuka dengan menerima Bronze Wolf.
Adam Malik, tanpa gelar universitas, menjadi presiden sidang Majelis Umum PBB pada 1971 dan berperan dalam pembentukan ASEAN.
Umar Wirahadikusumah mengawasi disiplin aparatur dengan melakukan kunjungan mendadak ke instansi pemerintah.
Sudharmono memperkuat kebijakan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang pemerintah.
Try Sutrisno meniti karier militer hingga menjadi Panglima ABRI dan kemudian menjabat sebagai wakil presiden.
B.J. Habibie memperkenalkan pesawat N250 yang menjadi simbol kemajuan teknologi dirgantara nasional.
Megawati Soekarnoputri menjadi wakil presiden perempuan pertama dan pada masa kepresidenannya KPK dibentuk serta pemilihan presiden langsung pertama diselenggarakan.
Hamzah Haz, tokoh PPP, mendampingi Megawati sebagai wakil presiden setelah sebelumnya menentang pencalonan presiden perempuan.
Jusuf Kalla berperan dalam proses perdamaian Poso, Maluku, dan Helsinki 2005 yang mengakhiri konflik Aceh, serta memimpin konversi minyak tanah ke LPG.
Boediono, teknokrat ekonomi, mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang menonjol, termasuk penyelamatan Bank Century yang memicu perdebatan hukum.
Ma’ruf Amin, ulama dari Nahdlatul Ulama dan MUI, mendorong pengembangan ekonomi syariah dan koordinasi penurunan stunting.
Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden termuda pada usia 37 tahun setelah Mahkamah Konstitusi mengubah batas usia calon.
Prestasi Diplomasi, Teknologi, dan Perdamaian
Selain itu, tokoh-tokoh seperti Adam Malik dan Jusuf Kalla juga dikenal karena peran mereka dalam diplomasi internasional dan proses perdamaian di berbagai wilayah Indonesia.
Prestasi Habibie di bidang teknologi penerbangan dan kontribusi Kalla dalam konversi energi menunjukkan diversifikasi keahlian yang dibawa ke kantor wakil presiden.
Kontroversi Politik dan Perdebatan Etis
Kontroversi sering mengiringi perjalanan politik para wakil presiden, mulai dari tuduhan hubungan dengan CIA yang dibantah keluarga Adam Malik hingga perdebatan tentang dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang mencapai tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden memicu perdebatan etika yang melibatkan Anwar Usman, ketua MK yang memiliki hubungan keluarga dengan Gibran.
Kasus surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang dikabulkan melalui kasasi di Mahkamah Agung dianggap berkaitan dengan keabsahan dokumen, bukan pemberhentian dari jabatan.
Penilaian kinerja Gibran selama menjabat masih memerlukan pertimbangan program, pelaksanaan tugas, dan hasil yang terukur.
Kontroversi kebijakan seperti penyelamatan Bank Century dan tuduhan politik sering kali tidak langsung terbukti sebagai kesalahan pidana, tetapi tetap meninggalkan pertanyaan kritis tentang integritas dan akuntabilitas.
Sengketa Pendidikan dan Etika
Perdebatan tentang syarat pendidikan Gibran mencerminkan ketegangan antara interpretasi hukum dan norma etika dalam proses politik Indonesia.
Pernyataan kuasa hukum Gibran bahwa putusan pengadilan tidak memengaruhi kedudukannya sebagai wakil presiden perlu dibedakan dari isi putusan itu sendiri.
Menilai Keberhasilan Wakil Presiden
Prestasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti diplomasi kemerdekaan, keahlian teknologi, atau peran dalam proses perdamaian, sementara kontroversi tetap memerlukan pembahasan berdasarkan fakta dan bukti yang tepat.
Tidak ada satu ukuran sederhana yang dapat menentukan siapa yang paling berhasil, dan penilaian publik sebaiknya mempertimbangkan integritas, kepemimpinan, kebijakan, serta dampak nyata bagi bangsa.
Setiap wakil presiden bertugas pada zaman dan tantangan yang berbeda, sehingga kontribusi mereka harus dilihat dalam konteks sejarah dan pencapaian yang terdokumentasi.