Rumipos.com, Makassar, Jumat, 20/11/2026 — Ketua Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik Pimpinan IMM FEB Unismuh Makassar menyoroti dugaan penggunaan identitas organisasi eksternal dalam kegiatan kelembagaan, sekaligus meminta klarifikasi pimpinan terkait.
Soroti Identitas Organisasi Eksternal, Desak Klarifikasi Pimpinan
Ketua Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik Pimpinan IMM FEB Unismuh Makassar menyoroti dugaan penggunaan identitas organisasi eksternal dalam kegiatan kelembagaan, sekaligus meminta klarifikasi pimpinan terkait.
Menurut pernyataannya, setiap pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah wajib menjaga identitas, nilai Al-Islam, dan Kemuhammadiyahan dalam menjalankan amanah kelembagaan.
Kata Muh Khaidir Ramadhan, Ketua Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik, Jumat, 20/11/2026, menilai adanya penggunaan tagline atau identitas organisasi eksternal dalam sambutan kegiatan kelembagaan yang menimbulkan ketidakjelasan orientasi kelembagaan.
Ia menekankan bahwa pernyataan ini tidak menilai keberadaan organisasi mahasiswa eksternal, melainkan menilai penggunaan identitas eksternal dalam ruang representasi resmi yang dapat menimbulkan ambigu.
Ketiga tuntutan utama meliputi penjelasan penggunaan tagline atau identitas organisasi eksternal, evaluasi batas representasi identitas eksternal, serta penguatan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam kepemimpinan, kebijakan, dan aktivitas kampus.
Keempat tuntutan meliputi koordinasi antara pimpinan fakultas, universitas, Persyarikatan Muhammadiyah, dan IMM dalam menjaga identitas serta arah pembinaan mahasiswa.
Kelima tuntutan meminta agar ruang akademik dan kelembagaan tidak digunakan untuk promosi organisasi eksternal di luar ketentuan institusi.
Keenam tuntutan mengharapkan kepemimpinan yang berintegritas dan berkomitmen pada nilai Muhammadiyah.
Kata Muh Khaidir Ramadhan, Ketua Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik, Jumat, 20/11/2026, menegaskan bahwa kritik bukan permusuhan terhadap organisasi eksternal, melainkan tanggung jawab moral dalam menjaga identitas dan marwah Persyarikatan Muhammadiyah.
Ia turut mengingatkan peran IMM sebagai organisasi otonom Muhammadiyah yang memiliki hubungan historis dan ideologis dengan proses kaderisasi Persyarikatan.
Menurutnya, identitas boleh beragam, tetapi amanah kelembagaan tidak boleh kehilangan arah ideologisnya, sehingga menjaga marwah Muhammadiyah adalah tanggung jawab bersama.
Tegangan klarifikasi dari pihak fakultas atau universitas masih diperlukan agar persoalan dapat dipahami secara utuh.
Dampak dan Kesimpulan
Kesimpulan pernyataan tersebut menegaskan pentingnya menjaga identitas organisasi dalam representasi resmi, sekaligus memperlihatkan komitmen pimpinan untuk memastikan kepastian arah ideologis kelembagaan.
Pendaftaran klarifikasi resmi dari pihak terkait diperlukan untuk mengakhiri ambigu dan memperkuat kepercayaan stakeholder dalam pengelolaan kelembagaan kampus.


