Berita  

BPS Ungkap 63 Anggota DPR Lulusan SMA, 211 Tak Cantumkan Pendidikan

BPS Ungkap 63 Anggota DPR Lulusan SMA, 211 Tak Cantumkan Pendidikan
BPS Ungkap 63 Anggota DPR Lulusan SMA, 211 Tak Cantumkan Pendidikan
banner BPKAD Kota Makassar 728x90

Rumipos.com, Jakarta, Minggu, 15/11/2026 — BPS mencatat 63 anggota DPR RI lulusan SMA atau sederajat, sementara 211 anggota lainnya tidak menyebutkan latar belakang pendidikan dalam data statistik.

Data Pendidikan Anggota DPR

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Statistik Politik 2024 yang mencatat 580 anggota DPR terpilih pada Pemilu 2024.

Di antara mereka, 63 orang berpendidikan SMA atau sederajat.

Tiga orang Diploma III, 155 orang sarjana atau S1, 119 orang magister atau S2, serta 29 orang doktor atau S3.

Sebanyak 211 anggota DPR terpilih tidak menyebutkan latar belakang pendidikan dalam data yang digunakan BPS.

Jumlah ini sekitar 36,38 persen dari total anggota.

Angka tersebut tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki ijazah.

Data BPS tidak memisahkan lulusan sekolah menengah formal dan lulusan program pendidikan kesetaraan.

Oleh karena itu, jumlah pasti anggota DPR yang lulusan Paket C tidak dapat ditentukan dari rincian tersebut.

Paket C dan Kebutuhan Informasi

Paket C adalah jalur pendidikan nonformal yang menghasilkan ijazah setara SMA.

Ijazah tersebut sah dan memenuhi persyaratan pendidikan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

“Banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C,” kata Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Minggu, 15/11/2026.

Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pendidikan melalui jalur nonformal tidak secara otomatis menentukan kualitas seseorang dalam menjalankan tugas publik.

Penilaian terhadap anggota legislatif dapat mencakup integritas, kapasitas, pengalaman, serta pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Besarnya jumlah profil pendidikan yang tidak disebutkan menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi mengenai rekam jejak pejabat publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *