Rumipos.com, Parepare, Kamis, 12/11/2026 — Pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, tentang media yang mengkritik pemerintah daerah menuai sorotan.
Pernyataan Wali Kota Parepare
Frasa halal darahnya yang terdapat dalam pengarahan kepada jajaran pemerintah kota memicu sorotan.
Rekaman pengarahan itu kemudian beredar dan menjadi perbincangan.
“Halal darahnya itu yang Bali Bella,” kata Tasming Hamid, Wali Kota Parepare, Kamis, 12/11/2026.
Tasming mempertanyakan sikap sejumlah media yang menjalin kerja sama dengan pemerintah kota, tetapi masih memuat pemberitaan yang menurutnya menyudutkan pemerintah.
Tasming juga meminta Dinas Komunikasi dan Informatika Parepare memperketat penyeleksian kerja sama media.
Tasming mengatakan kritik yang didasarkan pada fakta dapat diterima dan mengakui ada media yang bekerja secara profesional.
Reaksi AJI dan Pemerintah Parepare
AJI Makassar menilai pernyataan itu bernuasa provokatif dan berisiko memengaruhi keamanan jurnalis saat menjalankan tugas.
AJI mendesak Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi Tasming dan mempertimbangkan sanksi.
Sahrul Ramadan, Ketua AJI Makassar, menyampaikan desakan itu Kamis, 12/11/2026.
Sahrul Ramadan menyatakan pejabat publik seharusnya terbuka terhadap kritik dan masukan dari pemberitaan yang berbasis fakta.
Pemkot Parepare membantah pengarahan itu dimaksudkan untuk menyudutkan kelompok tertentu.
Jenamar Aslan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Parepare, menyatakan potongan rekaman yang beredar tidak menggambarkan keseluruhan konteks pembicaraan.
Jenamar Aslan mengatakan pengarahan tersebut membahas solusi strategis pemerintahan.
Jenamar Aslan mengklaim pemotongan materi rekaman memunculkan kesan kontroversial dan kesalahpahaman di masyarakat.
Perbedaan penilaian antara AJI dan pemerintah kota menempatkan isu kebebasan pers kembali menjadi perhatian.
Kerja sama publikasi antara pemerintah dan perusahaan media tidak dengan sendirinya menghapus fungsi jurnalistik untuk memeriksa kebijakan serta menyampaikan kritik berdasarkan fakta.
Polemik ini menegaskan pentingnya pejabat publik menjaga pilihan kata dalam forum resmi, terutama ketika berbicara tentang media dan keselamatan pekerja pers.
Isu ini menempatkan kebebasan pers dan keamanan jurnalis dalam perdebatan publik.