Berita  

Distaru Makassar Sosialisasikan KKPR, PTP Paling Lama 10 Hari

Distaru Makassar Sosialisasikan KKPR, PTP Paling Lama 10 Hari
Distaru Makassar Sosialisasikan KKPR, PTP Paling Lama 10 Hari
banner BPKAD Kota Makassar 728x90

Rumipos.com, Makassar, Selasa, 17/11/2026 — Distaru Makassar menggelar sosialisasi KKPR, menjelaskan bahwa Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) dapat diselesaikan paling lama 10 hari.

Distaru Makassar Sosialisasikan KKPR dan Ketentuan PTP

Distaru Kota Makassar menggelar sosialisasi Peraturan Menteri ATR-BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (KKPR-SPR) di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa, 17/11/2026.

Acaranya dibuka Sekretaris Distaru Andi Zainal Abidin dan menghadirkan dua narasumber, Marissa Aprilia, Koordinator Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR-BPN, serta Aulia Hanif Erya, Koordinator Sub Kantor Pertanahan Kota Makassar.

Marissa Aprilia dan Aulia Hanif Erya memapaparkan persyaratan permohonan PTP sebagai dasar rekomendasi teknis penerbitan KKPR, termasuk permohonan lintas kabupaten dan kota.

“Namun dalam pelaksanaan, tidak jarang melebihi jangka waktu SOP tersebut, karena sejumlah kendala. Diantaranya, pemohon tidak melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, ketidaksesuaian nama pemohon dengan nama yang tercantum di surat tanah, ketidaksesuaian lokasi tanah, dan lainnya,” kata Aulia Hanif Erya, Koordinator Sub Kantor Pertanahan Kota Makassar, Selasa, 17/11/2026.

Andi Zainal Abidin mengatakan sosialisasi bertujuan untuk keterbukaan dan penyebarluasan informasi agar seluruh lapisan masyarakat di Makassar memahami prosedur pemanfaatan ruang.

“Sosialisasi kami lakukan dalam rangka keterbukaan dan penyebarluasan informasi. Harapannya, ke depan seluruh lapisan masyarakat di Kota Makassar betul-betul memahami berbagai prosedur yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang,” kata Andi Zainal Abidin, Sekretaris Distaru Kota Makassar, Selasa, 17/11/2026.

Ia menambahkan pemanfaatan ruang di Makassar membutuhkan kerja lintas perangkat daerah.

“Untuk pemanfaatan ruang, Distaru tentu tidak sendiri, melainkan lintas OPD,” kata Andi Zainal Abidin, Selasa, 17/11/2026.

Tujuan KKPR sebagai Alat Mitigasi

Perwakilan IAP Sulawesi Selatan Muhammad Natsir menanyakan peran IAP dalam penerbitan KKPR.

“Saya berharap KKPR tidak hanya menjadi persyaratan administrasi, tetapi juga menjadi alat mitigasi dan pencegahan permasalahan dalam pemanfaatan ruang,” kata Muhammad Natsir, Perwakilan IAP Sulawesi Selatan, Selasa, 17/11/2026.

Ilham, perwakilan Kecamatan Mariso, menanyakan manfaat bagi masyarakat, termasuk dampak hukum, ketika membangun tanpa mengurus KKPR.

“Saya ingin tahu manfaat yang diperoleh masyarakat, termasuk dampak hukumnya, ketika hendak membangun namun tidak mengurus KKPR,” kata Ilham, Perwakilan Kecamatan Mariso, Selasa, 17/11/2026.

Melalui sosialisasi ini, Distaru Makassar berupaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai prosedur pemanfaatan ruang sebelum menjalankan kegiatan pembangunan.

Pemahaman tersebut diharapkan mendukung pemanfaatan ruang yang tertib sekaligus memperkuat koordinasi antarpihak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *