Rumipos.com, Jakarta, Senin, 09/11/2026 — Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan melarang pemberi kerja mensyaratkan atau menahan ijazah serta dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja.
UU No. 27 Tahun 2026 Menetapkan Larangan Menahan Ijazah dan Jaminan Pribadi
Undang-undang ini terdiri atas 313 pasal dalam 23 bab yang diundangkan dan berlaku sejak 09/11/2026. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam keterangan tertulis di Jakarta menekankan bahwa pekerja dan pemberi kerja perlu memahami hak serta kewajiban yang diatur.
Larangan menahan ijazah dan perubahan masa PKWT menjadi materi utama dalam undang-undang baru. Pemberi kerja dilarang mensyaratkan ijazah atau dokumen pribadi sebagai jaminan dalam perjanjian kerja.
UU tersebut juga mengubah jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu menjadi paling lama dua tahun. Perpanjangan masa kerja dapat dilakukan maksimal dua kali dengan setiap perpanjangan paling lama satu tahun.
Aturan lama dicabut dan pelaksanaan disiapkan. UU Nomor 27 Tahun 2026 mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta sebagian ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Pemerintah wajib menetapkan peraturan pelaksanaan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam waktu satu tahun sejak undang-undang diundangkan. Yassierli menegaskan bahwa pelindungan ketenagakerjaan harus mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja.
