BPKAD Kota Makassar

BPKAD Makassar menekankan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangkaian kesepakatan perubahan kebijakan anggaran 2026.

BPKAD Makassar mengikuti kesepakatan perubahan KUA–PPAS dengan menekankan arah anggaran yang terukur dan sesuai kebutuhan pembangunan.

BPKAD Makassar menekankan keselarasan kebutuhan masyarakat dan prioritas daerah saat membahas perubahan KUA–PPAS 2026.

Dakhlan didampingi Muhammad Fuad Arfandi serta Muh. Idham Saputra dalam pembahasan perubahan KUA–PPAS 2026 bersama Banggar.

Banggar DPRD meminta BPKAD Makassar dan Bappeda mengoordinasikan integrasi data TAPD serta perangkat daerah dalam pembahasan anggaran.

Rangkaian pelatihan BMD BPKAD Makassar berakhir 15 September 2026. Dakhlan menekankan kompetensi aparatur dalam penertiban aset.

Pengurus barang sekolah dan puskesmas mengikuti pelatihan BMD BPKAD Makassar bersama peserta dari SKPD serta kelurahan.

BPKAD Makassar menggabungkan pelatihan pengelolaan aset dan aplikasi BMD untuk meningkatkan kemampuan pengurus barang pemerintah kota.

BPKAD Kota Makassar belum mengalihkan pembayaran gaji ASN ke Himbara. Mekanisme Bank Sulselbar tetap berjalan sambil menunggu aturan.

BPKAD Kota Makassar memperketat verifikasi aset bergerak dan tidak bergerak serta meminta OPD memperbarui laporan kondisi barang.