RUMIPOS.COM – MAKASSAR – BPKAD Kota Makassar menekankan keselarasan anggaran dengan prioritas pembangunan setelah mengikuti paripurna kesepakatan perubahan KUA–PPAS 2026.
Melalui keterangan resmi yang dipublikasikan Rabu (23/9/2026), BPKAD menyebut perubahan kebijakan anggaran perlu berjalan terarah dan terukur.
Instansi tersebut mengikuti penandatanganan nota kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
Kegiatan merupakan bagian dari rangkaian penganggaran pemerintah kota bersama DPRD.
Kebutuhan pembangunan daerah
BPKAD menempatkan kebutuhan pembangunan sebagai perhatian dalam penyesuaian kebijakan keuangan tahun berjalan.
Kesepakatan itu diharapkan mendukung arah pengelolaan anggaran yang efektif.
Keterangan instansi juga memuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Dokumentasi resmi menunjukkan keterlibatan BPKAD dalam tahapan paripurna kesepakatan anggaran.
Tahapan kebijakan tersebut berbeda dengan pelaksanaan fisik program yang pembiayaannya diatur melalui anggaran.
Karena itu, fokus kegiatan berada pada kesepakatan arah perubahan penganggaran.
BPKAD mengikuti proses bersama legislatif agar penyesuaian kebijakan tetap berhubungan dengan prioritas Kota Makassar.
Melalui keterangannya, instansi menegaskan pentingnya menjaga arah anggaran agar berpihak pada kebutuhan pembangunan.
[BPKAD mengikuti paripurna kesepakatan perubahan KUA–PPAS.]
[Prioritas pembangunan menjadi perhatian penyesuaian anggaran.]
[Pengelolaan keuangan diarahkan efektif dan akuntabel.]
