RUMIPOS.COM – MAKASSAR — Polda Sulsel berhasil tetapkan 21 Tersangka dari 3 kasus Korupsi,17 di hadirkan, 3 dalam penanganan kasus lain dan 1 orang tersangka masih di papua dalam keadaan sakit, Selasa (12/11/2024).
Dalam kesempatan ini Kapolda menjelaskan terkait 8 implementasi prioritas (Asta Cita) yang tergabung didalam selama 100 hari pertama pemerintahan Presiden Republik indonesia.
Direktorat reserse kriminal khusus subdit Tipikor telah melakukan penyelidikan terkait tindak pidana korupsi. “Kita berhasil mengungkap, dimana penanganan tersebut ada 3 LP yang pertama yaitu:
Berikut tiga Laporan polisi kasus Korupsi
-1.Masalah pembangunan Fisik pembangunan jalan ruas Sabang Talang Kabupaten Luwu Utara sepanjang 18 KM pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020
-2. pembangunan Pasar labukang pada Dinas Perdagangan kota Parepare Tahun Anggaran 2019 ini modus Om rendinya demikian rekan-rekan yaitu memakai atau pinjam pakai perusahaan PTK dan PPTK tidak melakukan pengendalian kontrak
Pembangunan fisik ini akan saya Sebutkan yaitu pembangunan jalan ruas Sabang Talang Kabupaten Luwu Utara sepanjang 18 KM pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020
Kemudian yang kedua pembangunan Pasar labukang pada Dinas Perdagangan kota Parepare Tahun Anggaran 2019 ini modus Om rendinya demikian rekan-rekan yaitu memakai atau pinjam pakai perusahaan PTK dan PPTK tidak melakukan pengendalian kontrak
kemudian juga modus operansia mengubah spesieslasi di lapangan terus kemudian otomatis tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrak atau tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dan penggunaan pesona manajerial tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kontrak jadi modus-modus ini memang sering terjadi di lapangan yaitu pada intinya kalau penanganan tidak pindah korupsi itu yang tipe pedoman ini harusnya buku kontrak Nah kalau buku kontrak tidak di pedomani pasti akan terjadi eee tidak pidana korupsi Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan masalah perbankan fasilitas kredit konstruksi pada Bank BPD softball kepada PT iPhone Deni Permai Tahun Anggaran 2020 kemudian fasilitas kredit konstruksi dari Bank BPD Sulbar cabang Sengkang kepada PT delima Agung utama tahun 2021 kemudian juga pemberian
fasilitas kredit modal kerja konstruksi pada bank sebesar cabang Takalar kepada PT Putra group Tahun Anggaran 2021 2022 termasuk juga pemberian fasilitas kredit usaha rakyat pada BRI unit mata saya ini cabang Pangkep 2019 sampai dengan 2021 kemudian pemberian fasilitas kredit usaha rakyat kur pada BRI unit KK Kabupaten sokang tahun topeng ya Tahun 2022 2023 kemudian penyalahgunaan wewenang menduplikasikan kartu debit milik nasabah pada BRI tahu Kabupaten Bone tahun 2023 juga pemberian fasilitas kredit oleh Bank Mandiri SMA medium enterprise atau usaha kecil menengah Makassar kepada koperasi PT Easter pada tahun 2018-2019 ini modus ukuran dia melakukan analisa kredit modal kerja yang tidak sesuai mekanisme memberikan kredit di luar wilayah kerja cabang kemudian juga pembayaran cermin yang tidak di yang tidak didebatkan kemudian ada fasilitas kredit di luar tujuan penggunaannya kemudian juga menggunakan dokumen toppingan dan dokumen persyaratan lain yang aktif untuk persyaratan pencairan kredit usaha rakyat Jadi intinya
” mereka ini ada niat jahat dulu supaya nanti uang keluar dengan pemberian kredit dengan berbagai cara atau modus supaya uang itu sudah keluar duluan Nah otomatis pasti ada pihak-pihak juga yang dirugikan kemudian yang
-3 yang berikutnya adalah penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang pertama adalah memungut PPH 21 bagi pegawai negeri City PNS penerima Pembayaran jasa pelayanan selain BPJS pada RSUD tahun 2017 dan 2018 kemudian pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka penanganan keadaan siaga darurat covid 19 pada Dinas Sosial Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 kemudian ada pengelolaan alat dan mesin pertanian pada UPTD pengeluaran agribisnis pertanyaan Kabupaten Maros 2020-2023 adalah melakukan pemotongan kepada tenaga kesehatan atas penerimaan jasa klaim BPJS namun tidak menyetorkan PPH 21 tapi disimpan di rekening pribadi dengan memasukkan slip setoran lem BPJS seolah-olah telah dibayar kemudian juga menjual dan menyewakan barang milik negara namun tidak disetorkan khas negara ini sebenarnya modus ukurannya sangat kasar ya jadi betul-betul niatnya sudah ada daripada tersangka ini Kemudian untuk keterangan yang
Tahap 1 ada 5 LP kemudian persiapan kirim berkas 7 LP kemudian yang sementara masih memerlukan perhitungan kerugian keuangan negara dan 16 LT kemudian masih dalam saraf penyidikan ada lima RT kemudian daftar tersangka seperti para Insan media atau
Karena dua masih ada di LP tersangkut perkara lainnya kemudian yang satu ada di Papua Dalam kondisi sakit kita penyidik juga sudah mengirimkan tim ke sana untuk pemeriksaan lanjutan kemudian Yang satu masih dengan perkara yang lain masih dalam proses pemeriksaan kemudian dari total itu ada pemeriksaan saksi dan ahli ada 453 orang sakti dari ketiga LP tersebut juga ada 12 orang ahli yang kita minta keterangan
MAKASSAR — Polda Sulsel berhasil tetapkan 21 Tersangka dari 3 kasus Korupsi,17 di hadirkan, 3 dalam penanganan kasus lain dan 1 orang tersangka masih di papua dalam keadaan sakit, Selasa (12/11/2024).
Dalam kesempatan ini Kapolda menjelaskan terkait 8 implementasi prioritas (Asta Cita) yang tergabung didalam selama 100 hari pertama pemerintahan Presiden Republik indonesia.
Direktorat reserse kriminal khusus subdit Tipikor telah melakukan penyelidikan terkait tindak pidana korupsi. “Kita berhasil mengungkap, dimana penanganan tersebut ada 3 LP yang pertama yaitu:
Berikut tiga Laporan polisi kasus Korupsi
-1.Masalah pembangunan Fisik pembangunan jalan ruas Sabang Talang Kabupaten Luwu Utara sepanjang 18 KM pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020
-2. pembangunan Pasar labukang pada Dinas Perdagangan kota Parepare Tahun Anggaran 2019 ini modus Om rendinya demikian rekan-rekan yaitu memakai atau pinjam pakai perusahaan PTK dan PPTK tidak melakukan pengendalian kontrak
Pembangunan fisik ini akan saya Sebutkan yaitu pembangunan jalan ruas Sabang Talang Kabupaten Luwu Utara sepanjang 18 KM pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020
Kemudian yang kedua pembangunan Pasar labukang pada Dinas Perdagangan kota Parepare Tahun Anggaran 2019 ini modus Om rendinya demikian rekan-rekan yaitu memakai atau pinjam pakai perusahaan PTK dan PPTK tidak melakukan pengendalian kontrak
kemudian juga modus operansia mengubah spesieslasi di lapangan terus kemudian otomatis tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrak atau tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dan penggunaan pesona manajerial tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kontrak jadi modus-modus ini memang sering terjadi di lapangan yaitu pada intinya kalau penanganan tidak pindah korupsi itu yang tipe pedoman ini harusnya buku kontrak Nah kalau buku kontrak tidak di pedomani pasti akan terjadi eee tidak pidana korupsi Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan masalah perbankan fasilitas kredit konstruksi pada Bank BPD softball kepada PT iPhone Deni Permai Tahun Anggaran 2020 kemudian fasilitas kredit konstruksi dari Bank BPD Sulbar cabang Sengkang kepada PT delima Agung utama tahun 2021 kemudian juga pemberian
fasilitas kredit modal kerja konstruksi pada bank sebesar cabang Takalar kepada PT Putra group Tahun Anggaran 2021 2022 termasuk juga pemberian fasilitas kredit usaha rakyat pada BRI unit mata saya ini cabang Pangkep 2019 sampai dengan 2021 kemudian pemberian fasilitas kredit usaha rakyat kur pada BRI unit KK Kabupaten sokang tahun topeng ya Tahun 2022 2023 kemudian penyalahgunaan wewenang menduplikasikan kartu debit milik nasabah pada BRI tahu Kabupaten Bone tahun 2023 juga pemberian fasilitas kredit oleh Bank Mandiri SMA medium enterprise atau usaha kecil menengah Makassar kepada koperasi PT Easter pada tahun 2018-2019 ini modus ukuran dia melakukan analisa kredit modal kerja yang tidak sesuai mekanisme memberikan kredit di luar wilayah kerja cabang kemudian juga pembayaran cermin yang tidak di yang tidak didebatkan kemudian ada fasilitas kredit di luar tujuan penggunaannya kemudian juga menggunakan dokumen toppingan dan dokumen persyaratan lain yang aktif untuk persyaratan pencairan kredit usaha rakyat Jadi intinya
” mereka ini ada niat jahat dulu supaya nanti uang keluar dengan pemberian kredit dengan berbagai cara atau modus supaya uang itu sudah keluar duluan Nah otomatis pasti ada pihak-pihak juga yang dirugikan kemudian yang
-3 yang berikutnya adalah penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang pertama adalah memungut PPH 21 bagi pegawai negeri City PNS penerima Pembayaran jasa pelayanan selain BPJS pada RSUD tahun 2017 dan 2018 kemudian pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka penanganan keadaan siaga darurat covid 19 pada Dinas Sosial Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 kemudian ada pengelolaan alat dan mesin pertanian pada UPTD pengeluaran agribisnis pertanyaan Kabupaten Maros 2020-2023 adalah melakukan pemotongan kepada tenaga kesehatan atas penerimaan jasa klaim BPJS namun tidak menyetorkan PPH 21 tapi disimpan di rekening pribadi dengan memasukkan slip setoran lem BPJS seolah-olah telah dibayar kemudian juga menjual dan menyewakan barang milik negara namun tidak disetorkan khas negara ini sebenarnya modus ukurannya sangat kasar ya jadi betul-betul niatnya sudah ada daripada tersangka ini Kemudian untuk keterangan yang
Tahap 1 ada 5 LP kemudian persiapan kirim berkas 7 LP kemudian yang sementara masih memerlukan perhitungan kerugian keuangan negara dan 16 LT kemudian masih dalam saraf penyidikan ada lima RT kemudian daftar tersangka seperti para Insan media atau
Karena dua masih ada di LP tersangkut perkara lainnya kemudian yang satu ada di Papua Dalam kondisi sakit kita penyidik juga sudah mengirimkan tim ke sana untuk pemeriksaan lanjutan kemudian Yang satu masih dengan perkara yang lain masih dalam proses pemeriksaan kemudian dari total itu ada pemeriksaan saksi dan ahli ada 453 orang sakti dari ketiga LP tersebut juga ada 12 orang ahli yang kita minta keterangan
“kemudian Barang bukti yang sudah kita Sita ini seperti yang terlihat di depan kita ini ada 350 dokumen 14 unit kendaraan roda empat nanti kita lihat semua di terbelah di lapangan kemudian ada 10 unit kendaraan roda dam truk merk Hino udah kerja Nissan kemudian ada 8 unit forklift truck merk Sumitomo Me dan CCM kemudian ada satu unit handphone tidak boleh laptop kemudian uang tunai sekitar setidak di es sebesar 2 miliar 295 juta
” 25 miliar lebih kemudian ini potensi kerugian keuangan negara ini 59 miliar lebih enggak total nilai
kerugian keuangan negara yang sudah dapat dihitung adalah sekitar 84 miliar lebih kemudian pasal yang kami perkenalkan kepada para pelaku yaitu pasal 2 ayat 1 sub pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tidak tidak korupsi diuntungkan pasal 55 ayat 1 KUHP pidana dengan penjara hukuman minimal 1 tahun ya dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup dalam apalagi ada kondisi darurat dengan benda minimal 200 juta dan maksimal 1 milyar rupiah.
tapi karena ada kondisi covid itu berarti kita kaitkan dengan kondisi darurat yaitu bisa seumur hidup demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan pada teman-teman media tentang apa yang sudah dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan di provinsi khusus dalam rangka mendukung program pemerintah yaitu terkait pemberantasan tindak pidana korupsi selain tindak pidana lain yang sudah saya Expose beberapa hari yang lalu demikian rekan-rekan makasih
Makanya ada berapa terus siapa saja yang terlibat dan kerjanya seperti apa
Terus kemudian sementara masih dalam tahap perhitungan kerugian negara nanti setelah itu ada penetapan tersangka lainnya tapi pastikan bahwa kalau profit itu kondisi darurat dan itu ancaman hukumannya bisa seumur hidup, Satu tersangka covid Makassar 1 orang Tersangka covid ini adalah kadis sosial, bukan kasus kontainer yang teman-teman sampaikan tadi
Kotak itu kontainer kontainer Bukan ini bukan ini izin menambahkan tersangka yang ada di belakang ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda itu terbagi 3 kriteria ada yang kategori pembangunan fisik, pembangunan fisik seperti jalan Bangunan ada kategori perbankan kemudian yang ketiga ada covid 19. (And)
