Indeks
banner 728x90
Berita  

Listyo Sigit Jalani Sidang Etik Pekan Depan, Polri Tegaskan Tanpa Perlakuan Khusus

Listyo Sigit Jalani Sidang Etik Pekan Depan, Polri Tegaskan Tanpa Perlakuan Khusus
Listyo Sigit Jalani Sidang Etik Pekan Depan, Polri Tegaskan Tanpa Perlakuan Khusus
banner 468x60

Rumipos.com, Bandung, Rabu, 11/11/2026 — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memastikan sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua pejabat lain berlangsung pekan depan tanpa perlakuan khusus.

Sidang Etik Tanpa Perlakuan Khusus

Kepastian itu disampaikan Suyudi di Bandung setelah membuka Job Fair Polisi Peduli Pengangguran.

banner 325x300

Sidang etik melibatkan Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Polri menegaskan tidak ada perlakuan istimewa meski Listyo masih berstatus perwira tinggi bintang empat aktif.

Proses sidang dimulai setelah penyidik Bareskrim Polri menyelesaikan pemeriksaan.

Komposisi Majelis Sesuai Ketentuan

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan setiap personel yang diduga melanggar aturan diproses tanpa pembedaan.

“Polri punya sistem, prosedur yang ada, ya. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa,” kata Isir, Irjen Johnny Eddizon Isir, Kepala Divisi Humas Polri, Rabu, 11/11/2026.

Isir menjelaskan susunan majelis komisi sepenuhnya berada di tangan Kapolri.

Komposisi perangkat sidang akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan kepangkatan.

“Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut,” kata Isir.

Isir mengacu pada sidang etik Irjen Ahrie Sonta Nasution yang dipimpin perwira bintang tiga.

Mekanisme serupa menjadi pertimbangan untuk menentukan majelis sidang Listyo yang berpangkat bintang empat.

“Karena tadi terduga pelanggar pati bintang dua aktif, pemimpin komisi sidang adalah bintang tiga. Bisa jadi nanti sesuai, nanti ada komposisi, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut, ya. Tapi secara prinsip tadi, tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas. Ini yang perlu kami tegaskan,” tutur Isir.

Timsus Bareskrim Dalami Dugaan Makar

Di sisi lain Polri memastikan tim khusus dipimpin Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mendalami dugaan makar.

Isir mengatakan penyelidikan dan penyidikan dugaan makar membutuhkan proses yang panjang.

“Terkait potensi dugaan makar, seperti yang telah kami sampaikan, Bapak Kapolri selalu mendengar dan merespon dan telah dibentuk tim yang diketuai oleh bapak Kabareskrim sedang melakukan pendalaman,” kata Isir di Mabes Polri, Rabu, 11/11/2026.

Isir meminta seluruh pihak menunggu hasil pendalaman Bareskrim Polri.

Ia juga meminta masyarakat mendukung proses tersebut.

“Saya tahu kawan-kawan ingin mendapat informasi kemudian kepastian secepatnya, tapi butuh proses. Kami pastikan, tim dipimpin bapak Kabareskrim sedang bekerja,” tegas Isir.

Dugaan makar masih didalami penyidik dan belum menjadi kesimpulan hukum.

Hingga kini Bareskrim Polri belum mengumumkan pasal tambahan dan motif resmi perkara ini belum ditetapkan.

Status Tersangka dan Proses Hukum

Ahrie Sonta menjadi personel pertama menjalani sidang etik dalam perkara ini.

Ia dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dan menyatakan banding atas putusan tersebut.

Pelanggaran Ahrie diduga terjadi saat menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.

Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.

Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Keempat tersangka dijerat Pasal 258 UU 1/2023, Pasal 332 KUHP, dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE.

Tiga tersangka yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua Depok.

Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih menjalani pemulihan kesehatan pascastroke.

Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri untuk membahas perkembangan perkara ini.

Polri juga telah mengajukan permohonan perlindungan bagi enam saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan permohonan itu masih ditelaah.

banner 325x300
banner 728x90
Exit mobile version