Rumipos.com, Makassar, Selasa, 17/11/2026 — Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar memperkuat sosialisasi aturan bangunan gedung karena pemahaman masyarakat soal perubahan IMB menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) baru mencapai sekitar 37 persen.
Angka tersebut berasal dari hasil survei Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Survei itu dipaparkan dalam kegiatan sosialisasi yang digelar Distaru Makassar.
Pemahaman PBG Baru 37 Persen
Perubahan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi PBG dinilai belum sepenuhnya dipahami kalangan organisasi perangkat daerah (OPD) maupun masyarakat.
Distaru Makassar menilai edukasi soal PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) perlu diperluas.
Prioritasnya adalah bangunan milik pemerintah yang digunakan untuk pelayanan publik.
“Sekarang kalau kita membangun itu bukan lagi IMB namanya, tetapi Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. Ini satu rangkaian dengan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung,” kata Syaifuddin Sidjaya, Kepala Bidang Tata Bangunan Distaru Kota Makassar, Selasa, 17/11/2026.
Menurutnya, penerapan PBG di Makassar sudah berjalan sekitar tiga tahun.
Pemahaman terhadap regulasi bangunan gedung tetap perlu diperluas agar pelaksanaannya semakin optimal.
Perbedaan PBG dan SLF
PBG dan SLF memiliki fungsi berbeda tetapi saling berkaitan.
PBG merupakan persetujuan terhadap rencana teknis sebuah bangunan.
SLF menjadi dokumen yang menyatakan bangunan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi sebelum digunakan sesuai ketentuan.
Bangunan pemerintah juga wajib memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Uji Kelaikan Bangunan Pemerintah
Distaru Makassar telah menjalankan uji coba konsultasi dan pemeriksaan kelaikan terhadap tujuh bangunan milik pemerintah.
Beberapa objek pemeriksaan antara lain Kantor Camat Ujung Pandang, Puskesmas Kassi-Kassi, dan SMP Negeri 6 Makassar.
Untuk 2026, Distaru sebenarnya telah mengusulkan 20 kegiatan pengujian kelaikan bangunan pemerintah.
Rencana itu belum dapat direalisasikan menyusul kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Syaifuddin berharap pemeriksaan kelaikan bangunan kembali memperoleh dukungan anggaran pada 2027.
Dengan begitu, pengawasan terhadap aset pemerintah bisa dilaksanakan secara bertahap.
“Jangan sampai aturan ini dipertegas untuk bangunan swasta, sementara kita sendiri tidak melakukan uji kelaikan bangunan kita. Padahal, kita pemerintah harus menjadi contoh,” tegasnya.
Cakupan Pemeriksaan Kelaikan Bangunan
Kelaikan sebuah bangunan tidak hanya ditentukan berdasarkan tampilan fisik.
Pemeriksaan teknis mencakup kekuatan struktur, kondisi jaringan listrik, sistem tata udara, utilitas bangunan, hingga kelengkapan sarana proteksi kebakaran.
Kesesuaian tata letak, intensitas pemanfaatan ruang, serta kecocokan kondisi bangunan dengan dokumen teknis juga menjadi bagian penting dalam penilaian.
Distaru mendorong seluruh perangkat daerah meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan PBG dan SLF.
Langkah ini diharapkan memperkuat tertib administrasi pembangunan sekaligus memastikan gedung pemerintahan memiliki standar keamanan yang memadai bagi pegawai maupun masyarakat.
Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan kelaikan bangunan secara berkelanjutan menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar mewujudkan tata kelola bangunan yang lebih tertib, aman, dan mendukung kualitas pelayanan publik.









