Rumipos.com, Jakarta, Senin, 16/11/2026 — Raffi Ahmad minta maaf atas polemik kerja sama influencer yang dinilai mencapai Rp14,69 miliar, sekaligus mengumumkan bantuan Rp15 miliar untuk korban bencana.
Polemik Kontrak Influencer dan Permintaan Maaf Raffi Ahmad
Perintaan maaf disampaikan melalui video di akun media sosialnya pada Senin, 16 November 2026.
“Dalam video ini tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf,” kata Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Senin, 16/11/2026.
Polemik muncul setelah Indonesia Corruption Watch menyoroti kontrak pengadaan jasa influencer yang berkaitan dengan perusahaan terafiliasi Raffi dan aktivitas grup The Dudas Minus One.
Kontrak yang dipersoalkan melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebelum ia menjabat, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah memegang jabatan.
Nilai sekitar Rp14,69 miliar merupakan total nilai kontrak, bukan dana bantuan yang dijanjikan selebritas.
Raffi menyatakan bahwa ia berkonsultasi dengan KPK pada 2024 mengenai kegiatan sebagai pekerja seni dan endorsement.
Ia mengakui bahwa kepatuhan dan kepercayaan publik harus menjadi pertimbangan dalam menjabat negara.
Raffi terbuka jika Inspektorat, BPKP, atau BPK melakukan pemeriksaan atau meminta dokumen terkait kerja sama.
Raffi bersama Ariel NOAH, Desta Mahendra, dan Gading Marten berkomitmen mengalokasikan dana Rp15 miliar untuk membantu masyarakat terdampak bencana.
Dana bantuan berasal dari dana pribadinya dan pengembalian honor anggota kelompok, bukan pengalihan langsung anggaran negara.
Langkah tersebut tidak mengurangi pembayaran kepada kru produksi, pekerja lepas, mikro, kecil, menengah, atau masyarakat yang terlibat.
Bantuan diprioritaskan bagi warga di Pidie Jaya dan Gayo Lues, Aceh, termasuk dukungan logistik, infrastruktur, dan layanan sesuai kondisi lapangan.
Dalam konferensi pers, Raffi menyatakan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai kelanjutan tugasnya.
Kelompok The Dudas Minus One menegaskan komitmen bantuan kemanusiaan tidak dimaksudkan untuk mengakhiri kritik atau menggantikan kebutuhan transparansi.
Polemik ini memperlihatkan perhatian publik terhadap penggunaan anggaran negara untuk jasa promosi, proses pengadaan, dan potensi konflik kepentingan.
Kesediaan Raffi untuk diperiksa tidak secara sendirian menandakan pelanggaran hukum, dan penilaian prosedur tetap menjadi kewenangan lembaga pengawas.
Implikasinya bagi Transparansi dan Akuntabilitas
Polemik ini menimbulkan perhatian terhadap transparansi pengadaan dan menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan dana negara.
Raffi Ahmad berjanji akan mengikuti arahan presiden dan tetap terbuka untuk kolaborasi dengan lembaga pengawas.





