Rumipos.com, Makassar, Kamis, 12/11/2026 — 120 anggota DPR RI menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah pengajuan diterima pimpinan DPR pada Rabu (12/11/2026).
120 anggota DPR usulkan HMP terkait Gibran
Pimpinan DPR memastikan jumlah keseluruhan berdasarkan rekapitulasi dokumen yang diterima adalah 120 orang.
“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” kata Saan Mustopa, Wakil Ketua DPR RI, Kamis, 12/11/2026.
Breakdown per fraksi
PKS menyumbang 28 tanda tangan, terbanyak kedua NasDem 19, PKB dan Demokrat 18 masing-masing, PDI‑P 14, Golkar dan Gerindra 11, serta PAN 1.
Nama-nama dari Sulawesi Selatan yang tercantum adalah Rudianto Lallo (NasDem), Syamsu Rizal (PKB), La Tinro La Tunrung dan Azikin Solthan (Gerindra). Keterlibatan mereka tercatat sebagai penandatangan usulan, bukan sebagai keputusan akhir DPR.
Alasan pengajuan
Saan Mustopa menyatakan HMP diajukan berdasarkan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang‑Undang MD3, yaitu hak DPR menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum atau dugaan tidak terpenuhinya persyaratan jabatan presiden maupun wakil presiden.
“Usulan HMP tersebut berhubungan dengan polemik mengenai persyaratan jabatan Wakil Presiden Gibran,” kata Mardani Ali Sera, PKS, Kamis, 12/11/2026.
Sugeng Suparwoto dari NasDem meminta proses dilaksanakan tanpa berlarut‑larut, sementara Muhammad Khozin dari PKB menyatakan polemik itu perlu diselesaikan agar perhatian tidak terus tersita dari kepentingan publik.
Ahmad Doli Kurnia dari Golkar berpendapat sejumlah persoalan hukum tentang legitimasi jabatan Gibran telah melalui putusan peradilan. Adapun Azis Subekti dari Gerindra menyatakan aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan dalam pengajuan.
Pimpinan DPR menyatakan syarat pengajuan HMP telah terpenuhi karena terdapat sedikitnya 25 anggota dari lebih dari satu fraksi. “Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat,” ujar Saan Mustopa, Wakil Ketua DPR RI, Kamis, 12/11/2026.
Usulan HMP dijadwalkan untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026). Pengajuan hak tersebut tidak otomatis memakzulkan Gibran. Untuk sampai pada pemberhentian wakil presiden, proses harus melalui tahapan konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Daftar penandatangan ini juga tidak dapat disamakan dengan sikap resmi setiap anggota fraksi. Belum menandatangani usulan bukan bukti seorang legislator menolaknya.
