Rumipos.com, Makassar, Selasa, 10/11/2026 — Wakil Presiden Gibran Berniat Mundur dari Jabatan Wapres, Prabowo Tak Menolak
Pertemuan Presiden Prabowo dan Gibran Menggali Persoalan Hukum Pendidikan
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada pagi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo tidak menolak niat tersebut.
Pertemuan berlangsung sekitar dua setengah jam dan menyangkut perkembangan persoalan hukum mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Menurut Prasetyo, pembicaraan menyelidiki dinamika setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
“Di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran,” kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, Selasa, 10/11/2026.
Prabowo memberikan saran tentang langkah yang dapat diambil Gibran untuk menghadapi persoalan tersebut.
Prasetyo menyebut persoalan terkait keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran dalam pencalonan wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
Gibran diharapkan mempertimbangkan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan pendidikannya.
Sebelumnya, putusan Mahkamah Agung tentang persyaratan administratif pencalonan menimbulkan desakan agar Gibran meninjau kembali kelanjutan jabatannya.
Meskipun niat mundur disampaikan, belum ada pengumuman resmi yang mengakhiri masa jabatan Gibran.
Secara konstitusional, perubahan jabatan wakil presiden harus mengikuti mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta publik tidak berspekulasi dan menunggu pernyataan resmi.
Kabar ini menambah perhatian pada dinamika pemerintahan Prabowo-Gibran terkait langkah hukum dan kelanjutan posisi wakil presiden.
Implikasikan Proses Hukum dan Persiapan Pemilihan Presiden 2024
Penyataan niat mundur membuka ruang bagi proses hukum yang dapat memengaruhi kelayakan Gibran dalam pemilihan presiden mendatang.
Keputusan final akan ditentukan oleh pengadilan yang akan meninjau dokumen pendidikan dan prosedur konstitusional.
Sementara itu, DPR menunggu pernyataan resmi sebelum mengambil sikap politik.
Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam proses pencalonan dan peran mahkamah dalam menegakkan prinsip konstitusional.
