Sulseltimes.com, Makassar, Senin, 05/10/2026 — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan evaluasi kinerja lurah selama satu tahun akan menjadi dasar utama rotasi jabatan secara objektif tanpa intervensi politik.
Evaluasi Kinerja Lurah Dasar Rotasi Jabatan
Pemerintah Kota Makassar menggeser orientasi penilaian dari output dan serapan anggaran menuju outcome dan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Munafri saat memimpin rapat koordinasi dengan seluruh camat dan lurah di Kantor Wali Kota.
“Ukuran keberhasilan pemerintah harus bergeser dari input, output, outcome, public value, kemudian impact,” kata Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, Senin, 05/10/2026.
“Jadi keberhasilan bukan hanya apa yang berjalan hari ini tetapi apa dampaknya kepada masyarakat,” sambungnya.
Evaluasi mencakup capaian kinerja dibandingkan periode sebelumnya serta kemampuan inovasi dan integritas pemimpin wilayah.
Munafri memastikan proses rotasi lurah akan murni berdasarkan hasil evaluasi di lapangan.
“Waktu ini sudah satu tahun. Saya tidak mau lagi dalam rangka perputaran lurah terlalu banyak orang yang menelepon untuk mempertahankan ini dan itu,” ujarnya.
“Tidak ada itu, pokoknya penilaiannya akan pure seperti apa yang Bapak dan Ibu lurah lakukan hari ini,” tegasnya.
Indikator Kinerja dan Peran Lurah
Indikator yang dinilai meliputi optimalisasi PBB, kebersihan lingkungan, penertiban, pelayanan dasar, hingga peran agen Perisai.
“Lurah itu bukan pekerjaan yang gampang. Tugasnya banyak sekali karena berhubungan langsung dengan masyarakat,” kata Munafri.
Ia menuntut lurah memosisikan diri sebagai pelayan sekaligus pemimpin yang memiliki daya inovasi dan integritas kuat.
Paradigma Pemerintahan Berbasis Dampak Masyarakat
Munafri mendorong pergeseran dari pemerintahan sentralistik menuju impactful governance yang kolaboratif.
Masyarakat harus diberi ruang menyampaikan persoalan, menentukan prioritas, hingga mengawasi pembangunan.
“Tidak lagi kita bicara tentang pemerintahan yang sentralistik. Harus terbangun kolaborasi untuk memastikan keterlibatan masyarakat,” imbuhnya.
Pendekatan persuasif dan dialogis diprioritaskan untuk solusi berkelanjutan, misalnya pada persoalan pedagang dan kebersihan.
Pelayanan publik dituntut lebih cepat, mudah, adil, transparan, berkualitas, dan bermakna.
“Jangan lagi dengan masyarakat itu kucing-kucingan, menyembunyikan sesuatu. Lurah harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan masalah,” saran Appi.
Integritas dan Kolaborasi Kunci Kepemimpinan Wilayah
Integritas menjadi fondasi utama menjalankan kewenangan di tingkat wilayah agar kebijakan berjalan adil tanpa tebang pilih.
Munafri mengingatkan aparatur wilayah agar tidak terlibat maupun memberi ruang aktivitas ilegal.
“Tentu integritas menjadi fondasi utama dalam menjalankan kewenangan di tingkat wilayah sekaligus memastikan seluruh kebijakan pemerintah berjalan secara adil dan tidak tebang pilih,” kata Ketua IKA FH Unhas itu.
Kamtibmas Jadi Tanggung Jawab Bersama
Menjaga keamanan dan ketertiban bukan tugas aparat penegak hukum semata.
Lurah harus aktif membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.
“Kamtibmas bukan urusannya cuma APH saja. Kamtibmas ini harus menjadi urusan kita bersama,” katanya.
Lurah diminta mendeteksi potensi persoalan sejak dini, bukan hanya bereaksi setelah gangguan terjadi.
Kondisi keamanan tidak kondusif berpotensi menghambat aktivitas ekonomi dan perkembangan kota.
Pemilahan Sampah dan Penertiban Bangunan Liar Tetap Berlanjut
Program pemilahan sampah dan penertiban bangunan liar terus diterapkan dengan pendekatan komunikasi.
“Tidak ada satu pun perintah, surat, atau kata yang membuat proses pemilahan sampah berhenti. Semuanya masih berjalan,” tegasnya.
Keberhasilan program Pemkot sangat ditentukan kemampuan camat dan lurah menerjemahkan kebijakan jadi aksi nyata.
Munafri menutup rapat dengan menekankan peran vital camat dan lurah sebagai ujung tombak pelayanan publik di Kota Makassar.