rumipos.com — Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (07/02/2025). Sidang ini menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya sejak 22 tahun pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, DPN akhirnya terbentuk dan mulai menjalankan tugasnya secara resmi.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya pertahanan negara sebagai landasan utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap bangsa dan negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat diabaikan.
“Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menegaskan bahwa tujuan nasional pertama kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini berarti bahwa pertahanan adalah prinsip utama dalam menjaga kedaulatan dan keberlangsungan negara,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengulas dinamika geopolitik global yang semakin menegaskan betapa pentingnya pertahanan dalam mempertahankan eksistensi suatu negara. Ia menyatakan bahwa dalam konsep kenegaraan, berbagai pendekatan dapat digunakan—baik berbasis ideologi maupun ekonomi. Namun, dalam kondisi dunia yang penuh ketidakpastian, prinsip utama yang harus dipegang adalah kelangsungan hidup bangsa.
Sementara itu, Ketua Harian DPN sekaligus Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menjelaskan bahwa DPN memiliki tugas strategis dalam merumuskan kebijakan pertahanan negara untuk lima tahun ke depan. Ia menegaskan bahwa peran DPN sangat krusial dalam menyusun langkah-langkah kebijakan yang berorientasi pada perlindungan kedaulatan negara serta keselamatan seluruh rakyat Indonesia.
Sidang ini menandai langkah konkret pemerintahan Presiden Prabowo dalam memperkuat sistem pertahanan nasional secara lebih sistematis dan berjangka panjang. Keberadaan DPN diharapkan dapat menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan pertahanan yang adaptif terhadap tantangan global, sekaligus memastikan Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
Hadir dalam sidang tersebut antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, sejumlah Menteri Kabinet, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta para anggota DPN dan pejabat lainnya.
