Rumipos.com, Makassar, Kamis, 12/11/2026 — Wakil Ketua DPD Gerindra Sulsel Najmuddin menghormati pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sekaligus mendesak polisi mengusut tuntas dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Sikap Najmuddin soal Gibran dan Penyadapan Prabowo
Najmuddin menilai pengunduran diri dari jabatan wakil presiden merupakan keputusan besar yang menyangkut keberlangsungan pemerintahan.
Langkah tersebut harus didasarkan pada pertimbangan matang bukan dorongan kepentingan politik sesaat.
“Demi kepentingan bangsa dan negara,” kata Najmuddin, Wakil Ketua DPD Gerindra Sulsel, Kamis, 12/11/2026.
Ia berharap semua pihak menghormati tahapan resmi yang sedang berjalan.
Posisi wakil presiden memiliki peran penting dalam membantu kepala negara menjalankan pemerintahan.
Pada hari yang sama Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR Ahmad Muzani di kompleks parlemen Senayan Jakarta.
Muzani membenarkan penerimaan surat dan menyatakan MPR segera membahas tindak lanjutnya.
Muzani menjelaskan Gibran meminta surat diproses namun tidak merinci alasan pengunduran dirinya.
Pengajuan surat tidak boleh disamakan dengan selesainya seluruh prosedur pengisian jabatan wakil presiden.
Najmuddin menaruh perhatian pada perkara dugaan penyadapan terhadap Prabowo Subianto.
Ia meminta pengusutan dilakukan transparan agar pihak yang terbukti bertanggung jawab diproses sesuai hukum.
Najmuddin menyatakan kader Gerindra tidak akan mengabaikan dugaan tindakan mengganggu keamanan kepala negara.
Sikap politik harus diwujudkan dengan mengawal proses hukum bukan mencampuri kewenangan penyidik.
“Kami selama ini diam tapi ingat di waktu Ketua Umum kami diganggu kami sebagai kader akan lawan,” tegasnya.
Ia meminta pemeriksaan tidak dibatasi pangkat dan jabatan termasuk mantan pejabat tinggi kepolisian.
Najmuddin mendesak pimpinan Polri memperkuat pengawasan internal demi menjaga kepercayaan masyarakat.
“Kami akan mengawal kasus penyadapan ini sampai selesai,” ujar Najmuddin.
Perkembangan Kasus Penyadapan dan Penetapan Tersangka
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memaparkan penanganan perkara dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Jakarta.
Penyidik telah memeriksa 28 saksi serta enam ahli.
Dari 28 saksi sebanyak 24 orang berasal dari internal Polri tiga dari penyedia layanan telekomunikasi serta satu dari penyedia sistem.
Enam ahli meliputi dua ahli teknologi informasi dan transaksi elektronik serta empat ahli hukum pidana.
Penyidik menyita 15 telepon seluler tujuh flashdisk dua iPad empat perangkat komputer satu modem serta dokumen dan catatan aktivitas sistem.
Perkara mengemuka setelah dugaan perintah pembubaran grup komunikasi dan penghapusan data pada sistem penyadapan Oktober 2026.
Peristiwa dilaporkan ke Bareskrim Polri dan ditindaklanjuti melalui penyidikan.
Empat orang ditetapkan sebagai tersangka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Irjen Ahrie Sonta Nasution Irjen Slamet Uliandi dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Status tersangka merupakan bagian proses pidana dan tidak sama dengan putusan bersalah.
Najmuddin meminta dugaan unsur perbuatan mengancam keamanan negara ikut didalami.
Penentuan unsur tindak pidana termasuk dugaan makar harus didasarkan pembuktian hukum bukan penilaian politik.
Kapolri menyatakan temuan dugaan penyadapan atau akses tanpa izin tidak otomatis membuktikan tindak pidana makar.
Pengusutan unsur tersebut membutuhkan alat bukti dan konstruksi perkara tersendiri.
Najmuddin menegaskan harapannya agar kepolisian bekerja profesional dan memberikan kejelasan kepada masyarakat.
Penegakan hukum yang objektif penting untuk melindungi kewibawaan lembaga negara sekaligus menjaga kepercayaan publik.
