Rumipos.com, Makassar, Sabtu, 14/11/2026 — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bone yang berdampak pada tidak terbayarnya iuran BPJS Kesehatan warga kurang mampu, THR guru senilai Rp37 miliar, dan TPP ASN setempat.
Penyelidikan menyoroti ketidaksesuaian perencanaan
Tim penyelidik menemukan indikasi program Pokir yang masuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) meski tidak tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) “Proses perencanaan dan penetapan anggaran perlu ditelusuri untuk mengetahui bagaimana program-program tersebut dapat dimasukkan ke dalam penganggaran pemerintah daerah,” kata Muhammad Syarifuddin, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Sabtu, 14/11/2026.
Penyelidikan juga menelusuri perubahan alokasi anggaran yang mungkin melanggar ketentuan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.
Dampak terhadap layanan publik
Ketidakterbayaran iuran BPJS Kesehatan memengaruhi akses layanan kesehatan masyarakat miskin. Selain itu THR guru senilai Rp37 miliar dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN Pemerintah Kabupaten Bone belum dibayarkan.
Kejati Sulsel melibatkan ahli perencanaan APBD dan auditor untuk menilai kesesuaian proses perencanaan, penetapan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran.
Potensi kerugian negara dan tahap penyelidikan
Penyelidikan saat ini masih berlangsung pada tahap penyelidikan. Belum ada kesimpulan hukum final mengenai pihak yang bertanggung jawab maupun nilai kerugian negara yang telah ditetapkan.
Pengungkapan lebih lanjut bergantung pada hasil pengumpulan bukti, pemeriksaan keterangan, serta analisis ahli dan auditor. Asas praduga tak bersalah tetap diutamakan selama proses hukum berjalan.