Indeks

DPRD Makassar Soroti Dampak Penyesuaian Anggaran SIPD Terhadap Pelayanan Publik

DPRD KOTA MAKASSAR

anggota DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham(ist)

RUMIPOS.COM — Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar memberikan perhatian serius terhadap penyesuaian anggaran dalam sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses tersebut, agar tidak mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Pemerintah pusat memang menginstruksikan efisiensi anggaran, tetapi kami ingin memastikan bahwa hal itu tidak merugikan kepentingan publik,” ujar Ari saat ditemui awak media pada Senin, 17 Maret. Ia menambahkan bahwa setiap perubahan dalam SIPD perlu dikaji secara mendalam agar tetap sesuai dengan peraturan dan kebutuhan daerah.

Ari juga menekankan pentingnya pengelolaan SIPD secara profesional untuk menghindari potensi polemik. Ia berharap, sistem ini dapat mempermudah perencanaan anggaran tanpa menghambat pelaksanaan program prioritas.

Dalam hal ini, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama dalam penyesuaian anggaran. Ari berharap pemerintah dapat memastikan bahwa sektor-sektor vital ini tidak terganggu akibat efisiensi anggaran.

“Layanan dasar seperti fasilitas pendidikan dan operasional rumah sakit harus tetap terjaga, agar tidak berdampak buruk pada masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran juga berdampak pada kegiatan DPRD Makassar. Anggota Komisi A, Tri Sulkarnain Ahmad, menyebutkan bahwa beberapa program rutin yang sebelumnya dilaksanakan kini terpaksa dikurangi atau dihapus. Menurutnya, hal ini bisa mengganggu efektivitas DPRD, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan serta penyerapan aspirasi masyarakat.

“Meskipun kami tetap menjalankan tugas dengan anggaran yang ada, kami berharap pemerintah kota dapat menemukan solusi agar kegiatan legislasi dan pengawasan tidak terganggu,” ungkap Tri.

Dengan penyesuaian anggaran ini, DPRD Makassar berharap pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik, serta terus mengutamakan kepentingan masyarakat.

Exit mobile version