Upah PPPK Paruh Waktu di Jeneponto Dibedakan, Rp2,7 Juta vs Rp650 Ribu
Rumipos.com, Jeneponto, Senin, 19/10/2026 — Upah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Bagian Umum Sekretariat Daerah Jeneponto berbeda, dengan Penata Layanan Operasional di Subbagian Tata Usaha menerima Rp2,7 juta sementara rekan sejawatnya hanya menerima Rp650 ribu, meski beban kerja dinilai tidak sebanding.
Kepala Bagian Umum Setda Jeneponto, M. Fathul Muin, mengatakan penentuan upah PPPK paruh waktu mempertimbangkan disiplin, kinerja, dan beban kerja, dan setiap bidang mengatur upahnya, kata M. Fathul Muin, Kepala Bagian Umum Setda Jeneponto, Senin, 19/10/2026.
Ia akan mengevaluasi perbedaan upah tersebut dan berharap penyesuaian dapat dilakukan tahun depan setelah pemerintah pusat membayar upah, kata M. Fathul Muin, Kepala Bagian Umum Setda Jeneponto, Senin, 19/10/2026.
Kontrak kerja saat ini hanya mencakup pembayaran upah untuk Oktober hingga Desember 2026, kata M. Fathul Muin, Kepala Bagian Umum Setda Jeneponto, Senin, 19/10/2026. Upah untuk Januari 2027 akan ditetapkan setelah addendum atau perubahan perjanjian kerja.
Evaluasi dan Penyesuaian Upah
Dampak dari disparitas upah ini belum diungkapkan lebih lanjut, namun evaluasi sedang dilakukan untuk menyamakan standar upah di seluruh bagian.