Indeks
banner 728x90
Berita  

Sidang Etik Irjen Eko Hadi Terkait Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Dimulai

Sidang Etik Irjen Eko Hadi Terkait Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Dimulai
Sidang Etik Irjen Eko Hadi Terkait Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Dimulai
banner 468x60

Rumipos.com, Jakarta, Selasa, 17/11/2026 — Divpropam Polri memulai sidang Komisi Kode Etik Profesi tertutup terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait dugaan pelanggaran etik dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Sidang Etik Dimulai

Sidang dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo selaku ketua komisi, dengan Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua, dan anggota Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Toni Ariadi Efendi.

banner 325x300

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan proses persidangan telah dimulai dengan menghadirkan Eko Hadi sebagai terduga pelanggar. “Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap terduga pelanggar EHS telah dilaksanakan,” kata Trunoyudo di Mabes Polri, Selasa, 17/11/2026.

Sidang berlangsung di Ruang Sidang Biro Wabprof, lantai 2 Gedung Divpropam Polri, Jakarta, secara tertutup. Kasus ini merupakan bagian dari penanganan dugaan pelanggaran terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan berlangsung di lingkungan internal Polri, terpisah dari proses pidana.

Proses dan Peserta Sidang

Pemeriksaan berfokus pada kepatuhan terhadap ketentuan profesi dan penyalahgunaan kewenangan. Keputusan mengenai pelanggaran dan sanksi akan ditentukan majelis sidang setelah mempelajari fakta dan keterangan yang relevan.

Meskipun sidang telah digelar, hal ini tidak secara otomatis menunjukkan adanya putusan bersalah. Publik kini menunggu penjelasan resmi mengenai hasil pemeriksaan etik dan langkah lanjutan yang diambil institusi kepolisian.

Dampak dan Tindak Lanjut

Perkembangan sidang ini menjadi perhatian karena melibatkan perwira tinggi Polri. Masyarakat berharap transparansi dari hasil pemeriksaan etik dan tindakan disiplin yang mungkin diambil.

Proses kode etik ini mencerminkan komitmen Polri dalam menegakkan profesionalisme, objektivitas, dan akuntabilitas di kalangan anggotanya.

banner 325x300
banner 728x90
Exit mobile version