MAKASSAR – Kebiasaan menggelar pertemuan dan kegiatan pendidikan di hotel mendapat sorotan dari pemerhati pendidikan di Kota Makassar. Penggunaan fasilitas komersial untuk agenda sekolah dinilai perlu dievaluasi, terutama ketika pemerintah tengah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran.
Pemerhati pendidikan, Lukman, menyoroti persoalan tersebut saat ditemui di salah satu warung kopi di Kota Makassar, Jumat (23/10/2026).
Menurut Lukman, kegiatan yang melibatkan sekolah, seperti bimbingan teknis (bimtek), sosialisasi, rapat koordinasi, dan pembinaan tenaga pendidik, seharusnya diselenggarakan dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kemampuan anggaran.
Persoalan yang menjadi perhatian bukan hanya pelaksanaan kegiatannya, melainkan alasan penggunaan hotel sebagai lokasi pertemuan.
Ia mempertanyakan apakah seluruh kegiatan tersebut memang membutuhkan fasilitas hotel atau sebenarnya dapat dilaksanakan di aula sekolah, gedung pemerintah, maupun fasilitas pendidikan lainnya.
Di tengah kebijakan penghematan belanja, pemilihan lokasi kegiatan perlu didasarkan pada pertimbangan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan program.
Lukman juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi mengenai sumber pembiayaan, besaran anggaran, serta hasil yang diperoleh setelah kegiatan selesai.
Menurutnya, kegiatan pendidikan semestinya tidak berhenti pada pelaksanaan pertemuan dan penyerapan anggaran. Manfaatnya harus dapat dirasakan dalam proses belajar mengajar maupun peningkatan kualitas sekolah.
Apalagi, sejumlah kebutuhan pendidikan masih memerlukan perhatian, mulai dari pembenahan fasilitas belajar, peningkatan kualitas sarana sekolah, hingga pemenuhan kebutuhan peserta didik.
Kondisi tersebut menjadi alasan penting bagi penyelenggara kegiatan untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.
Lukman mendorong Dinas Pendidikan Kota Makassar bersama pihak terkait melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan sekolah, khususnya dalam pemilihan tempat dan penggunaan biaya operasional.
Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memiliki urgensi dan memberikan manfaat sebanding dengan anggaran yang digunakan.
Meski demikian, penyelenggaraan kegiatan di hotel tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pemborosan. Penilaian harus didasarkan pada ketentuan anggaran, kebutuhan fasilitas, jumlah peserta, serta efektivitas pelaksanaan.
Karena itu, transparansi dan pertanggungjawaban anggaran menjadi penting agar tidak muncul keraguan di tengah masyarakat.
Sorotan mengenai kegiatan pendidikan di hotel ini diharapkan menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan untuk memastikan program pendidikan berjalan sesuai kebutuhan dan prinsip efisiensi.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan resmi dari Dinas Pendidikan Kota Makassar terkait persoalan yang disoroti tersebut.
