rumipos.com, Makassar — Kepastian hukum tanah fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan perumahan menjadi perhatian Kantor Pertanahan Kota Makassar dalam pertemuan dengan Dinas Perumahan dan Permukiman, Jumat, 23 Oktober 2026.
Kunjungan koordinasi tersebut berlangsung di Aula Pa’bicara Butta Kantor Pertanahan Kota Makassar dan diterima langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Johanis Biapi.
Kedua instansi membahas administrasi pertanahan, khususnya sertipikasi peruntukan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) pada kawasan perumahan dan permukiman.
Pembahasan ini menempatkan penataan administrasi tanah fasilitas publik sebagai bagian dari upaya memberikan kejelasan status hukum aset di Kota Makassar.
Penataan administrasi tanah fasilitas publik
Fasilitas umum atau fasum serta fasilitas sosial atau fasos menjadi sasaran kepastian hukum yang hendak didukung melalui koordinasi tersebut.
Dalam agenda ini, perhatian diarahkan pada sertipikasi lahan sesuai peruntukannya sebagai PSU, sehingga pembahasannya berkaitan langsung dengan aspek administrasi pertanahan kawasan hunian.
Pertemuan tersebut juga menjadi ruang koordinasi antara Kantah Makassar dan Dinas Perumahan dan Permukiman untuk menyelaraskan pembahasan sesuai bidang kerja masing-masing.
Kolaborasi lintas instansi itu ditujukan untuk mendukung tertib administrasi aset fasilitas publik, sebagaimana tujuan kunjungan yang disampaikan dalam informasi kegiatan.
Fokus pada sertipikasi PSU perumahan
Melalui kunjungan ini, kedua instansi memperkuat sinergi terkait kebutuhan sertipikasi PSU di kawasan perumahan dan permukiman Kota Makassar.
Agenda yang dilaporkan masih berada pada pembahasan koordinasi, dengan penekanan pada tertib administrasi serta kepastian hukum fasum dan fasos.
Belum ada rincian mengenai jumlah bidang tanah, daftar perumahan, maupun jadwal penyelesaian sertipikasi dalam informasi pertemuan tersebut.
