Rumipos.com, Makassar, Selasa, 22/09/2026 — Citra negatif Kabupaten Gowa di era kepemimpinan Bupati Husniah Talenrang terus menuai sorotan national dengan dugaan skandal perselingkuhan korupsi sampah hingga penggeledahan rumah jabatan.
Skandal Perselingkuhan dan Dugaan Korupsi
Dugaan skandal perselingkuhan yang menyeret nama Husniah Talenrang dan bekas konsultan politiknya Muhammad Basri Ombas menjadi salah satu bahasan utama dalam pembentukan Pansus Hak Angket DPRD Gowa.
Kutipan saksi dan orang dekat Husniah membenarkan adanya perbuatan tercela itu hingga memanfaatkan fasilitas pemerintahan untuk kepentingan pribadi dan asmara.
Selaras dengan dugaan perbuatan tercela kasus dugaan korupsi dan gratifikasi juga muncul di permukaan termasuk dugaan korupsi pengadaan seragam gratis sekolah yang saat ini sudah ditangani Polda Sulsel.
Berdasarkan penelusuran beragam isu atau topik yang banyak menuai sorotan selama ini yakni termasuk kasus dugaan korupsi pengadaan seragam gratis sekolah yang saat ini sudah ditangani Polda Sulsel.
Penggeledahan dan Penonaktifan Pejabat
Begitu pun pengembangan penanganan kasus pungli perizinan di wilayah Gowa beberapa temuan dan bukti baru mengaitkan nama Husniah Talenrang termasuk rumah dokumen tanah dan mobil mewah yang disita Polresta Gowa yang diduga ada kaitan dalam kasus perizinan.
Belum berhenti kasus ini ramainnya jadi pemberitaan laporan mantan suami Husniah mengenai dugaan penggelmaran atau dugaan pemberian keterangan palsu pada proses perceraian di pengadilan.
Di tambah lagi yang tak kalah hebohnya penonaktifan sementara Sekda Gowa dan beberapa pejabat yang dilakukan Bupati Gowa secara tiba-tiba menuai penolakan dari sejumlah elemen termasuk sejumlah ASN bahkan mereka menggelar aksi unjuk rasa dan memprotes keputusan Husniah Talenrang.
Penonaktifan sementara pejabat ini menuai penolakan dari sejumlah elemen termasuk sejumlah ASN bahkan mereka menggelar aksi unjuk rasa dan memprotes keputusan Husniah Talenrang.
Pemakzulan dan Penggeledahan Rumah Jabatan
Sebelum isu ini menghangat dan belum ada solusi yang diterima semua pihak ketidakhadiran Husniah saat rapat paripurna laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD di DPRD juga tak kalah ramainya jadi pemberitaan.
Ketidakhadiran Husniah dan kehadiran Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin sebagai bagian dari proses pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang wajib di rapatkan di DPRD semakin mengindikasikan adanya perpecahan di internal Pemkab.
Belum reda berbagai isu dan permasalahan ini persoalan lain yang juga tak kalah hebohnya diperbincangkan yakni penanganan sampah di sejumlah wilayah di Gowa tumpukan sampah jadi pemandangan negatif akibat tidak diangkutnya ke lokasi pembuangan akhir dengan berbagai persoalan yang menyertai.
Persoalan sampah masih menghangat jadi pembahasan citra negatif Gowa lagi-lagi bertambah dengan penggeledahan yang dilakukan tim gabungan Mabes Polri Polda Sulsel dan Polresta Gowa ke rumah jabatan dan kantor bupati Gowa.
“Jadi yang kita amankan malam ini adalah terkait dengan barang bukti dokumen dan beberapa barang bukti elektronik,” kata Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Kortas Tipidkor Polri Brigjen Pol Hernowo Yulianto kepada wartawan.
Dampak Internal Pemkab dan Rekomendasi Mahkamah Agung
Rekomendasi semua fraksi di DPRD Gowa yang sepakat mengusulkan pemakzulan Husniah sebagai Bupati Gowa telah dimasukkan ke Mahkamah Agung.
Semua fraksi di DPRD menilai jika Husniah sangat layak untuk diberhentikan berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang telah disidangkan melalui Pansus Hak Angket DPRD Gowa.
Sikap keluarga besar Husniah dalam menyikapi rentetan kasus yang terjadi di Kabupaten Gowa tak luput dari sorotan media dan publik semua saudara kandung Husniah tak satupun yang membela prilaku Husniah baik dugaan perbuatan tercela maupun dugaan korupsi mereka kompak memberi dukungan kepada DPRD maupun ke aparat hukum memproses dugaan pelanggaran tersebut.
Semua saudara kandung Husniah tak satupun tidak membela prilaku Husniah baik dugaan perbuatan tercela maupun dugaan korupsi mereka kompak memberi dukungan kepada DPRD maupun ke aparat hukum memproses dugaan pelanggaran tersebut.
Apalagi pengakuan keluarga besar Husniah jauh sebelum persoalan ini mencuat ke publik mereka sudah berulangkali mengingatkan dan menasehati Husniah namun justru diabaikan.
Ketidakhadiran Husniah dan kehadiran Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin sebagai bagian dari proses pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang wajib di rapatkan di DPRD semakin mengindikasikan adanya perpecahan di internal Pemkab.