RUMIPO.COM MAKASSAR — Fraksi NasDem DPRD Kota Makassar menyatakan keprihatinan mendalam atas munculnya sejumlah siswa yang berstatus ilegal dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ketua Fraksi NasDem, Ari, menilai persoalan ini sangat serius karena menyangkut masa depan pendidikan anak-anak di Makassar.
Ari menyebut pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut. Ia menilai ketidaktercatatan siswa di Dapodik bukan kesalahan siswa ataupun orang tua, melainkan cerminan dari buruknya manajemen sistem pendidikan di tingkat pemerintah kota.
“Ini bukan kelalaian dari siswa atau orang tua mereka. Ini adalah kegagalan sistem kerja pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Makassar,” ujar Ari dengan nada tegas, Jumat (17/1/2025).
Menurutnya, pemerintah kota, melalui Dinas Pendidikan, harus segera mengambil langkah konkrit agar siswa yang terdampak dapat segera tercatat secara sah di Dapodik. Ari menegaskan bahwa status ilegal tersebut bisa berdampak pada hak-hak dasar siswa, seperti akses ke bantuan pendidikan, program beasiswa, hingga keikutsertaan dalam ujian nasional.
“Yang harus bertanggung jawab adalah Dinas Pendidikan. Mereka yang mengelola sistem, mereka pula yang wajib menyelesaikan masalah ini,” lanjutnya.
Fraksi NasDem, tegas Ari, tidak akan membiarkan permasalahan ini berlarut-larut. Ia memastikan pihaknya akan terus mendorong agar semua pihak terkait bertindak cepat dan tidak menyalahkan masyarakat atas kegagalan sistem.
“Orang tua dan siswa tidak bisa disalahkan. Tugas pemerintah dan DPRD adalah memastikan semua anak di Makassar mendapat pendidikan yang layak dan status yang sah,” ungkapnya.
Langkah tegas yang diambil Fraksi NasDem ini menjadi bentuk komitmen terhadap perlindungan hak pendidikan setiap anak. Dengan adanya sinergi antara DPRD dan Dinas Pendidikan, Ari berharap persoalan status ilegal di Dapodik bisa segera teratasi.