rumipos.com – Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa kenaikan pagu anggaran tahun 2026 harus memberikan hasil konkret bagi masyarakat. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Senin (15/9/2025).
“Atas dukungan penuh dari Komisi II DPR RI, kami sampaikan apresiasi. Harapannya, tambahan anggaran ini mampu menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih baik dan dirasakan langsung oleh rakyat,” kata Ossy.
Fokus Reformasi Layanan dan SDM
Menurut Ossy, sekitar 80 persen fungsi ATR/BPN bersentuhan dengan masyarakat, sehingga pengelolaan anggaran 2026 akan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan publik dan pembenahan sumber daya manusia (SDM).
Untuk layanan, ia menyebutkan akan dilakukan perbaikan proses bisnis di seluruh satuan kerja. “ATR/BPN memiliki 527 satker di Indonesia. Proses pelayanan harus makin sederhana, cepat, tetapi tetap presisi karena dokumen yang diterbitkan bersifat hukum,” jelasnya.
Sementara pada aspek SDM, kementerian akan mendorong program rotasi pegawai atau tour of duty dan tour of area. Dengan begitu, setiap pegawai bisa memperluas pengalaman kerja dan tidak terjebak pada rutinitas yang sama.
PTSL Jadi Sorotan
Dalam rapat tersebut, anggota DPR menyoroti jalannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ossy menegaskan PTSL tetap menjadi prioritas nasional karena berdampak langsung bagi kepastian hukum tanah.
Target PTSL sempat turun menjadi 1,3 juta bidang pada 2025 setelah sebelumnya hampir mencapai 5 juta pada 2024. Namun berkat dukungan legislatif, target 2026 kembali naik menjadi 1,9 juta bidang.
“Sejak dimulai tahun 2016, PTSL telah memberi banyak kemajuan. Meski begitu, masih ada sekitar 25 persen tanah di Indonesia yang belum tersertipikasi. Inilah yang harus kita percepat,” ujarnya.
Percepat Sertifikasi, Minimalkan Konflik
Ossy menekankan percepatan PTSL penting untuk mencegah konflik, sengketa, hingga perkara pertanahan di masa mendatang. Karena itu, ia berharap pengawasan dan dukungan DPR terus berlanjut.
“Kami berterima kasih atas dukungan Komisi II. Dengan pengawasan yang kuat, program PTSL dapat berjalan lebih maksimal dan manfaatnya semakin nyata di tengah masyarakat,” pungkasnya.
